KUALA LUMPUR--Pemimpian oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, menuding Barisan Nasional (BN) melakukan berbagai tindak kecurangan, sehingga meraih kemenangan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung kemarin (5/5/2013).
Koalisi pemerintahan Malaysia yang sudah berkuasa selama 56 tahun tersebut berhasil mengalahkan aliansi oposisi. Pihak oposisi sebelumnya berjanji akan menghapuskan politik kotor dan berbagai kebijakan berbau rasis.
Anwar mengakui sangat tidak masuk akal melihat hasil pemilu yang diumumkan pemerintah karena pelaksanaannya dinilai penuh kecurangan.
Kelompok oposisi tersebut akhirnya gagal menjungkalkan salah satu pemerintahan paling lama berkuasa di dunia dalam pemilu paling bersejarah di Negeri Jiran tersebut.
Pemerintahan berkuasa koalisi Barisan Nasional berhasil melewati batas mninimal 112 kursi yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi mayoritas di parlemen yang memiliki 222 kursi setelah penghitungan suara yang berlangsung hingga lewat tengah malam selesai.
Hasil sementara menunjukkan BN hanya meraih 133 kursi meski dalam catatan angka tersebut merupakan hasil terburuk dicapai partai berkuasa dalam sebuah pemilihan umum Malaysia. Adapun, kelompok oposisi merebut 88 kursi, jauh lebih rendah dari berbagai perkiraan lembaga survei.
Meski mendapat dukungan kuat dari kalangan pemilih Tionghoa, tetapi koalisi oposisi pimpinan Anwar Ibrahim gagal meyakinkan pemilih, terutama di kawasan pedesaan.
Tudingan kecurangan
Anwar hingga kini menolak untuk mengakui kekalahannya dan menyatakan bahwa pemilihan umum yang dalam istilah lokal disebut pilihan raya tersebut penuh kecurangan.
"Kami minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan jawaban yang memuaskan mengapa kecurangan ini dibiarkan dan terus dilakukan,” ujarnya seperti dikutip Reuters.
Anwar menambahkan bahwa KPU jelas-jelas terindikasi melakukan kejahatan.
Anwar juga menuduh pemerintah memanfaatkan pemilih dari kalangan asing untuk memperkuat dukungan suara mereka. Selain itu, mantan Deputi Perdana Menteri era Perdana Menteri Mahathir Muhammad itu mengakui tidak punya sumber daya untuk memantau suara dari luar negeri yang mencapai 500.000 suara.
