BISNIS.COM, BALIKPAPAN -- Pemerintah Kota Balikpapan menyetujui ujian nasional pada tahun mendatang kembali digelar sebagai salah satu patokan dalam menilai kualitas lulusan secara nasional.
Walikota Balikpapan Rizal Effendi berpendapat permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan unjian nasional tahun ini perlu diperbaiki dan dijadikan pelajaran dalam pelaksanaan tahun depan.
Menurutnya, ujian nasional masih penting untuk digelar sebagai salah satu patokan dalam menilai kualitas pendidikan nasional.
“Memang ada kekurangannya, tetapi jangan dibesar-besarkan. Perlu diperbaiki agar bisa lebih baik lagi pelaksanaannya,” ujarnya kepada wartawan usai upacara Hari Pendidikan Nasional, Kamis (02/05/2013).
Peserta didik, tambahnya, juga perlu memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan ujian nasional.
Selama ini, kebanyakan peserta didik menganggapnya sebagai medan pertempuran yang menentukan masa depan.
Rizal berharap agar ujian nasional dianggap sebagai ujian standar seperti yang biasa dilakoni peserta didik di sekolah.
Ketua Pelaksana Ujian Nasional Balikpapan Wahyudi Irianto menambahkan penyelenggaraan ujian nasional yang sedikit mengalami kendala hanya pada tingkatan sekolah menengah atas.
Adapun untuk sekolah menengah pertama sudah bisa berjalan sesuai dengan rencana awal.
Wahyudi mengaku hasil scanning lembar jawaban ujian nasional belum rampung dilakukan karena ada yang harus diperiksa secara manual.
Namun jadwal pengumuman hasil ujian tersebut masih belum berubah yakni pada 25 Mei 2013. “Masih menunggu sambil berkoordinasi dengan dinas provinsi untuk pemeriksaan ini,” katanya.
Tuntut mundur
Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aksi mahasiswa Balikpapan (Geram) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh untuk mundur karena carut marutnya pelaksanaan ujian nasional.
Geram terdiri atas gabungan dari Gerakan Mahasiswa Katolik Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pembebasan, BEM Universitas Balikpapan dan beberapa BEM dari perguruan tinggi di Balikpapan.
Koordinator GMNI Adhityo Yudho Abadi mengatakan nilai ujian nasional seharusnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing kabupaten dan kota.
Penyesuaian standardisasi tersebut disebabkan pada perbedaan fasilitas dan kesesuaian yang berbeda tiap daerah.
“Kami menolak standardisasi nilai nasional. Tapi yang paling penting Mendikbud harus mundur,” tukasnya.
Pihaknya menggelar aksi di depan DPRD Kota Balikpapan agar bisa diteruskan kepada pemerintah pusat.
Dia mengharapkan agar suara ini bisa didengar oleh Mendikbud dan bisa segera turun untuk bertanggung jawab atas carut marut penyelenggaraan ujian nasional.
