BISNIS.COM, JAKARTA -- Menyikapi peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2013 Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos) memperhatikan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang belum beranjak dari situasi dan kondisi tahun sebelumnya.
Pemberangusan serikat pekerja, pemberhentian perjanjian kerja sepihak, pemberlakuan sistem tenaga kerja alih daya hingga penangguhan pembayaran upah buruh sesuai ketentuan yang baru merupakan bentuk penindasan negara dalam hal ini pemerintah terhadap hak-hak buruh.
Tunduknya Negara pada modal terlihat jelas dari persetujuan Pemerintah terhadap permintaan pengusaha untuk menangguhkan pembayaran upah buruh dengan standar yang baru.
Iklim investasi dan keamanan nasional menjadi alasan pembenar negara untuk memasung hak-hak buruh. Peningkatan investasi yang bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan tidak akan menjamin kesejahteraan bagi kaum buruh jika tidak disertai dengan perlindungan negara terhadap hak – hak buruh.
Negara juga tidak bertindak tegas terhadap asosiasi pengusaha yang memboikot Forum Tripartit Nasional. Padahal dibutuhkan dialog yang terus menerus antara buruh – negara – pengusaha untuk mencapai kesepakatan dalam kerangka pemenuhan hak buruh dan peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa.
Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang diharapkan membawa perubahan yang fundamental dan efektif dalam menyelesian kasus-kasus buruh juga belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi buruh.
Keberpihakan Negara pada pengusaha terlebih lagi praktek koruptif dan pungutan – pungutan liar kepada buruh dalam proses persidangan menjadikan buruh sulit mengakses keadilan dan tidak mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum. Negara hanya menguntungkan mereka yang disebut pemilik modal, baik pemodal dalam negeri maupun asing.
Hasil penilaian Demos dan PUSKAPOL UI pada kondisi demokrasi di Indonesia 2012 menunjukkan bahwa terjadi monopolisasi kekuasaan yang tinggi di ranah ekonomi.
Monopolisasi di ranah ekonomi berdampak kuat pada salah satunya kesejahteraan buruh. Pengaruh politik serikat pekerja sudah mulai memperlihatkan kekuatannya tetapi di sisi lain ketergantungan pemerintah pada modal asing yang menguat serta minimnya perlindungan pekerja anak makin memperlihatkan kuatnya monopolisasi di ranah ekonomi.
Buruknya penegakan hukum di semua sektor termasuk ketenagakerjaan juga tidak adanya transparansi dari perusahaan besar dan buruknya keadilan dari aktivitas ekonomi menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam relasi kuasa para pelaku ekonomi.
Demos menilai jika negara terus melanggengkan praktik-praktik ketidaksetaraan ini, dipastikan perlindungan dan kesejahteraan kelompok pekerja hanya akan menjadi hal yang utopia. Perlindungan dan pemenuhan hak buruh menjadi tolak ukur keberhasilan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya.
Suka atau tidak, buruh adalah kekuatan politik yang menjadi barometer proses demokrasi di negeri ini.
Inggrid Silitonga
(Direktur Eksekutif Demos)
