BISNIS.COM, JAKARTA--Buntut dari pemeriksaan atas kasus suap izin lokasi pembangunan tempat pemakaman bukan umum (TPBU) Bogor, Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal bepergian kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul R. Sempurnajaya.
Pencegahan diajukan KPK dalam enam bulan sejak surat diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
Selain Syahrul, dua orang lainnya juga sudah dicegah oleh KPK, yakni Komisaris PT Garindo Perkasa Ida Nuraida sejak 19 April 2013 dan Herlina Triyana dari swasta sejak 23 April 2013.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan surat pencegahan sudah diajukan sejak 19 April 2013 lalu. "Tujuannya, untuk memudahkan proses penyidikan jika diperlukan," ujar Johan.
Meski demikian dia tidak menjelaskan sejauhmana keterlibatan Syahrul dalam kasus itu. Namun, menurut informasi, Syahrul merupakan salah satu pemilik saham di PT Garindo Perkasa.
Sebelumnya KPK pernah menggeledah kantor dan properti milik Syahrul pada Jumat (19/4) yaitu di ruang kerja Syahrul di gedung Bappeti di Jalan Kramat Raya no 172 Jakarta.
Penggeledahan juga dilakukan di Apartemen milik yang bersangkutan yakni di Senopati lantai 18 tower 3 Jalan Senopati Jakarta Selatan dan rumah di Jalan H Jian No 73 Cipete Jakarta Selatan.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima tersangka yaitu Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher, pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Usep Jumeino, pegawai honorer di pemkab Bogor Listo Wely Sabu, direktur PT Garindo Perkasa Sentot Susilo dan direktur operasional PT Garindo Perkasa Nana Supriatna.
Kepada Iyus, Usep dan Wely disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya. Adapun ancaman pidananya, penjara pelanggar pasal tersebut adalah 4-20 tahun dan pidana denda Rp200 juta - Rp1 miliar.
Sementara Sentot dan Nana disangkakan pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman penjara 1-5 tahun dan denda Rp50-250 juta.
Pasal itu memuat mengenai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya.
(Faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
