Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

UJIAN NASIONAL KACAU: DPD Desak Mendikbud Mundur

BISNIS.COM, JAKARTA--Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN)."Mendikbud harus

BISNIS.COM, JAKARTA--Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

"Mendikbud harus punya rasa malu atas kesalahan fatalnya dengan tertundanya UN di 11 provinsi di Indonesia dan termasuk berbagai kekacaubalauan pelaksanaan UN lainnya. Tak cukup hanya dengan minta maaf. Kalau punya rasa malu dia harus mundur," ujar Laode Ida dalam satu diskusi di Kompleks Parlemen, Selasa (16/4).

Terkait kekisruhan UN itu, menurut Laode, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya segera memberi sanksi kepada yang bersangkutan. Pasalnya, jika Mendikbud tetap dipertahankan maka muncul kesan SBY memperoleh keuntungan atau terlibat dengan proyek pencetakan bahan-bahan UN itu. |

"Tepatnya, Mendikbud telah mempermalukan pemerintah pimpinan SBY, apalagi baru pertama kali terjadi dalam sejarah republik ini," kata Laode. Laode menambahkan Mendikbud patut diduga memainkan proyek pencetakan soal UN itu. Apalagi, kekisruhan itu merupakan bagian dari kebijakan sentralisasi proyek pengadaan soal-soal UN.

"Itu bagian dari ketidakpercayaan terhadap daerah karena semuanya mesti ditangani pihak Jakarta. Selain itu, ada kepentingan pihak Jakarta untuk proyek-proyek besar," ujarnya.

Seharusnya UN untuk tingkat SMA dan sederajat diselenggarakan serentak mulai hari Senin tanggal 15 April 2013. Karena terlambat, jadwal yang untuk Senin, yakni Bahasa Indonesia, dipindah pekan depan berikutnya (22/4), lalu Bahasa Inggris dan Fisika/Ekonomi untuk Selasa ditunda pekan depan menjadi 23 April 2013.

Bahkan, ada 11 provinsi yang sama sekali belum bisa menyelenggarakan UN karena bahan UN belum sampai ke daerah tersebut. Ke-11 provinsi yang jadwal UN-nya mundur adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (if)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ismail Fahmi
Editor : Ismail Fahmi
Sumber : John Andi Oktaveri
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper