BPD KEPRI: Pemprov Ingin Melalui Akuisisi Bank Kecil

BISNIS.COM, BATAM- Tim Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Kepulauan Riau (Kepri) berkeinginan mencari bank kecil untuk diakuisisi sebagai salah satu opsi untuk mendirikan BPD daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepri Suhajar Diantoro mengatakan pihaknya kemungkinan akan mengambil opsi membeli bank nasional yang akan dijual.

Menurutnya, terdapat beberapa bank kecil nasional yang tidak sanggup memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum bank umum sebesar Rp 1 triliun dalam lima tahun atau sampai 2017 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012.

"BPD Kepri memang masih pembicaraan awal dan kami ada tiga opsi. Kemungkinan mengambil alternatif kedua, membeli bank nasional yang akan dijual. Ada beberapa bank kecil, yang umumnya diambil asing dan dengan peraturan BI itu, mereka tidak sanggup," paparnya, Minggu (14/4/2013).

Dia menjelaskan Pemprov Kepri memiliki tiga opsi untuk bisa mendirikan BPD Kepri  setelah melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia beberapa waktu lalu.

Opsi pertama dengan memperbesar kepemilikan saham di Bank Riau Kepri melalui penambahan modal.

Opsi kedua mengumpulkan modal sendiri untuk membentuk BPD sendiri melalui pengalokasian APBD dan membeli bank-bank kecil.

Sementara opsi ketiga membeli saham mayoritas Bank Riau Kepri Syariah sehingga pihaknya bisa mengelola secara penuh unit syariah Bank Riau Kepri di provinsi ini. Opsi ini juga dilakukan dengan pendirian Kantor Pusat Bank Riau Kepri Syariah di Provinsi ini.

Ketua Tim Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Kepri Amhar Ismail mengatakan rencana pembentukan BPD sendiri sudah disetujui dalam perubahan visi RPJMD Pemprov Kepri pada tahun ini.

Dia mengatakan prosesnya sendiri saat ini sudah bersifat administrasif dan pihaknya akan menugaskan Tim Kajian.

"Apakah mendirikan Bank Kepri ini feasible atau tidak, itu yang akan dilanjutkan. Sejauh ini mungkin kami ingin memiliki Bank Riau Kepri Syariah dan mendirikan Bank Kepri," katanya.

Pemprov Kepri memperkirakan pengalokasian modal melalui APBD Pemprov dan tujuh Kabupaten/Kota akan dilakukan pada tahun 2014 setelah Peraturan OJK terkait pembentukan bank umum berlaku.

"Modal belum dipersiapkan sekarang,"

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai pendirian Bank Kepri dengan opsi membeli bank kecil masih berpeluang diambil.

Namun dengan strategi itu Pemprov Kepri dan tujuh Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen untuk mengalokasikan penyuntikan modal dengan APBD setiap tahunnya agar penyediaan modal minimum Rp 1 triliun tercapai.

Langkah mengakuisisi bank kecil oleh BPD, juga dia nilai agar mengurangi dominasi pembelian bank-bank nasional oleh Perbankan Asing.

"Kalau pun membeli bank Rp300-Rp500 miliar dengan jangka waktu lima tahun harus ada alokasi sumber dana di APBD Kepri setiap agar modal mencapai Rp 1 triliun, kalau tidak ada sanksinya akan diturunkan menjadi BPR," katanya.

Dia mengatakan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur penyediaan modal minimum itu nantinya akan pindah ke Peraturan OJK pada 1 Januari 2014. Dia juga akan meminta BI dan OJK agar memberikan perlakuan khusus untuk BPD  agar baras modal minimun Rp1 triliun bisa diperpanjang masa waktunya.

"Sehingga tetap daerah menguasai likuiditas keuangan daerah mereka, tapi ini Khusus BPD saja,"