BISNIS.COM, BANDUNG-PT Jamkrida Jabar menargetkan penjaminan kredit bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah sebesar Rp2,25 triliun sampai akhir 2013 sebagai tahun pertama operasional BUMD tersebut.
Direktur PT Jamkrida Jabar H.M Syahrul Davi mengatakan tahun ini pihaknya akan memfokuskan untuk penjaminan kredit cinta rakyat (KCR) dan beberapa kredit sejumlah bank yang sudah menjalin kerjasama.
“Kami belum bisa menjamin kredit usaha rakyat [KUR] karena harus ditentukan Kemenko. Kami masih menunggu mereka untuk bisa menjamin KUR,” katanya di Bandung, Kamis (11/4/2013).
Menurutnya Jamkrida Jabar hanya akan memberikan jaminan pada koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang memiliki kelayakan usaha, tetapi tidak bankable.
Selain itu, calon debitur akan dilihat dari indikator perkembangan usaha dalam 3 tahun namun tidak memiliki modal untuk meningkatkan usaha.
“Itu hal yang prudent harus dilihat juga, jadi tidak akan asal menjamin. Karena kami memakai dana APBD,” ujarnya.
Target penjaminan kredit sebesar Rp2,25 triliun sampai akhir tahun akan terbagi untuk sektor usaha produktif dan nonproduktif.
Pihaknya menyiapkan dana penjaminan untuk sektor produktif Rp500 miliar, sisanya untuk sektor nonproduktif.
“Sektor produktif itu seperti kredit mikro, kami harus pertimbangan track record NPL-nya juga. Sektor nonproduktif akan dijaminkan juga seperti kredit untuk kebutuhan pegawai yang dipotong dari gaji,” jelasnya.
Menurutnya, alokasi penjaminan pada sektor usaha nonproduktif lebih besar, karena pemerintah melihat risiko kredit di sektor produktif lebih besar.
Jamkrida Jabar juga melihat perbandingan antara kemampuan penjaminan terhadap seluruh modal perusahaan (gearing ratio) yakni 40xRp75 miliar sehingga nilai penjaminan maksimal sebesar Rp3 triliun.
“Tahun ini kami tidak 100% menjamin sampai Rp3 triliun, nanti selesai kami tidak bisa melakukan penjaminan lagi. Jadi, kami salurkan bertahap,” paparnya.
PT Jamkrida Jabar sendiri menurut Perda No 9 Tahun 2011 mendapat penyertaan modal total Rp300 miliar. Tahun lalu, Pemprov Jabar yang memiliki 99,8 % saham menyertakan modal awal sebesar Rp75 miliar.
Pada 2013 akan ditambah lagi sebanyak Rp28 miliar dan 2014 sebesar Rp50 miliar. Syahrul mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan bisa memberikan pemasukan sebesar Rp800 juta.
Menurutnya, pemberian pemasukan pada kas daerah akan dilakukan sesuai lama kredit dari debitur. Angka Rp800 juta diambil dari penjaminan kredit yang tenornya satu tahun.
“Keuntungan tidak akan terlalu besar dulu. Karena kami tidak membukukan dalam satu tahun. Nanti akan cair bertahap.”
Pihaknya menyasar keuntungan dari imbal jasa penjaminan (IJP) dan investasi. Uang yang ditempatkan di Jamkrida, akan disimpan ke perbankan dalam bentuk deposito.
Untuk koperasi, plafon penjaminan yang bisa diberikan sebesar Rp7,5 miliar, di luar koperasi Rp3,25 miliar. PT Jamkrida Jabar sendiri bisa memberikan termin penjaminan kredit hingga 10 tahun.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya tidak langsung memberikan penyertaan modal pada PT Jamkrida Jabar sebesar Rp300 miliar.
Menurutnya, jika modal dikucurkan langsung bisa membuat uang tersebut menganggur. “Tahap awal sudah Rp75 miliar. Perdanya menyatakan, maksimal Rp300 miliar. Dua atau tiga tahun ke depan akan dicairkan lagi Rp225 miliar,” jelasnya.
Pemprov Jabar sendiri tidak akan menekan PT Jamkrida Jabar untuk memberikan keuntungan di tahun-tahun awal. Menurutnya saat ini jauh lebih penting bagi Jamkrida dan lembaga perbankan seperti Bank BJB untuk membina pelaku usaha KUMKM.
“Setelah itu baru bicara keuntungan, karena seringkali pinjaman sulit karena tidak ada jaminan,” katanya.
Menurutnya jika pembinaan berjalan selaras dengan penjaminan, angka kredit macet menurutnya bisa ditekan. “Jika NPL tidak ada, keuntungan akan ada. Tapi pembinaan UMKM didahulukan,” tegasnya.
Heryawan juga berharap beroperasinya PT Jamkrida Jabar bisa memperbesar dan mempercepat penyerapan KCR Bjb yang saat ini sudah hampir Rp100 miliar.
Menurutnya penjaminan kredit sebesar 70% yang dilakukan BUMD ini bisa memperingan masyarakat yang tinggal memikirkan 30% sisanya.
Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Kementerian Perekonomian Bobby Hamzar Rafianus mengatakan direksi PT Jamkrida Jabar harus fokus mendorong penjaminan kredit pada sektor pertanian selain KUMKM.
Menurutnya BUMD tersebut tidak perlu dibebani target keuntungan terlebih dahulu.
“Jangan hanya berdasar pada indikator kerja, tapi juga dampaknya pada perluasan lapangan kerja dan jumlah unit usaha yang bisa dilayani. Penjaminan kredit tidak ditargetkan sebagai profit center namun didorong untuk efektivitas penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan UMKM produktif,” katanya.(k57/yop)
