BISNIS.COM, JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat ikut-ikutan bicara soal isu kriminalisasi distributor Larutan Cap Kaki Tiga yang ditangkap polisi dengan tuduhan memperdagangkan dan memproduksi merek orang lain.
Anggota Komisi Hukum DPR Taslim Chaanigo mengatakan para petugas kepolisian yang terbukti melanggar dalam proses penyidikan harus diberikan sanksi.
“Pimpinan kepolisian harus memberikan sanksi kepada oknum penegak hukum yang melakukan kriminalisasi terhadap distributor larutan cap kaki tiga di Pontianak,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, Senin (19/3).
Mabes Polri telah menurunkan tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) ke Polres Pontianak yang menyidik distributor Larutan Cap Kaki Tiga Haryanto Sanusi, pekan lalu.
Perkara ini ditangani oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pontianak Komisaris Puji Prayitno dan sebagai Kepala Polres Komisaris Besar Muharrom Riyadi.
Menurut kuasa hukum Haryanto, Yosef B Badeoda, kriminalisasi terhadap kliennya berawal dari laporan Eddy Hermanto yang menjadi kuasa Direktur Utama PT Sinde Budi Sentosa Tjioe Budi Yuwono ke Polresta Pontianak.
Eddy melaporkan Haryanto dengan tuduhan memperdagangkan dan memproduksi merek orang lain. "Laporan itu tanpa proses semestinya. dalam waktu sangat singkat, klien saya langsung ditetapkan sebagai tersangka," katanya.
Dalam perkembangan terpisah, sengketa antara Wen Ken Drug Pte Ltd sebagai pemegang merek Cap Kaki Tiga di Indonesia dengan seorang warga negara Inggris, Rusell Vince, akhirnya ditunda.
Sidang yang seharusnya menghadirkan saksi ahli dari Wen Ken Drug hari ini (19/3) diundur satu pekan dengan alasan yang kurang jelas.
Seperti diketahui, Rusell minta pengadilan membatalkan pendaftaran 49 merek Cap Kaki Tiga yang dianggap memiliki persamaan dengan lambang negara Isle of Mann, sebuah koloni Inggris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
