BISNIS.COM, BANDUNG--Teten Masduki, calon gubenur Jawa Barat yang berpasangan dengan Rieke Diah Pitaloka, memilki sejumlah catatan selama mengikuti proses perjalanan ke kuris Jawa Barat Satu.
Teten Masduki merangkum semua perjalanannya dalam masa sosialisasi dan kampanye dalam sebuah catatan.
Dari catatan Teten, yang masa kecilnya dihabiskan di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat, di antaranya penggunaan uang negara untuk kampanye. Juga tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. “Dan, kasus dugaan korupsi Bank BJB,” katanya di Bandung, Selasa (5/3/2013).
Teten menyayangkan perilaku petahana yang masih menggunakan fasilitas publik, mengatur anggaran program Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan pencairan dana bansos diluar waktu kebiasaan.
“Penggunaan dana program SKPD untuk kepentingan kampanye tentu saja akan menimbulkan distorsi program dan dilakukan pengaturan kucuran dana ke masyarakat di bulan Februari saat masa kampanye berlangsung," ujarnya.
Pemenang penghargaan Ramon Magsaysay 2005 menjelaskan ekonomi Jawa Barat seharusnya tumbuh dari pertanian. Namun, sektor ini hanya mendapat anggaran Rp179 miliar, tetapi untuk bansos dianggarkan hingga Rp1,2 triliun.
“Padahal, menurut teorinya, dana hibah bisa dianggarkan jika program wajibnya telah terpenuhi atau telah mendapatkan cukup anggaran,” kata Sekretaris Jenderal Transparency International chapter Indonesia.
“Saya sudah berbicara dengan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini agar seluruh peraturan terkait bansos dapat direvisi,” ujarnya.
Terkait masalah ini, Teten mengaku heran tidak adanya pengamat yang berteriak untuk melakukan kritik terhadap banyaknya kejanggalan yang terjadi.
"Jika semua pengamat "munjung" ke Gedung Sate bagaimana bisa ada pengamat yang menonjol dari Jawa Barat," ujarnya.
"Pada akhirnya ada kecenderungan masyarakat sangat permisif atau toleran terhadap korupsi sehingga gerakan anti korupsi tidak berjalan dengan baik. Tentu saja ini harus segera diubah karena Jabar disebut-sebut sebagai barometer politik di tingkat nasional, bagaimana bisa jadi barometer jika masyarakatnya masih seperti ini," tegasnya.
Pria kelahiran Garut ini juga menyampaikan beberapa permasalahan terkait hak-hak dasar masyarakat yang tidak terpenuhi seperti pendidikan dan kesehatan meski secara penganggaran telah terpenuhi yaitu 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
"Masih banyak warga masyarakat yang belum tersentuh jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) akibat kualitas data yang lemah, penolakan pasien dari rumah sakit dan minimnya tenaga ahli kesehatan" ujarnya.
Tingginya kasus kematian ibu dan anak juga merupaka problema tersendiri karena ternyata salah satu sebabnya adalah terjadinya pola makan yang salah khususnya pada keluarga miskin yaitu penggunaan bumbu penyedap yang berlebihan, katanya.
Untuk pendidikan, Teten menjelaskan banyaknya keluhan masyarakat dengan kewajiban membeli buku, baju seragam dan bahkan ongkos menuju ke sekolah sangat membebani orang tua. "Ternyata bukan masalah SPP yang menjadi masalah justru kewajiban-kewajiban itu yang memberatkan," kata pria kelahiran 1963 itu. (Antara/msb)
