PEMERINTAH YUNANI Anggap Enteng Dampak PHK

JAKARTA -- Para pejabat dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF) Minggu (3/3/2013) kembali ke Athena untuk menilai kinerja Yunani di bawah rencana bailout karena pemerintah mengcilkan prospek PHK sektor publik.

Para kepala misi "troika" dari Uni Eropa, IMF dan Bank Sentral Eropa akan bertemu Menteri Keuangan Yannis Stournaras untuk meninjau kemajuan dalam privatisasi, reformasi administrasi perpajakan, rekapitalisasi bank dan langkah-langkah untuk mengecilkan sektor publik.

Pemberi pinjaman internasional membuka bantuan pada bulan Desember setelah pemerintah koalisi Yunani mengadopsi langkah-langkah penghematan untuk membawa rencana bailout kembali ke jalur, dengan Athena bertujuan untuk surplus anggaran utama tahun ini untuk pertama kalinya sejak 2002.

Yunani mitra zona euro dan IMF telah mendesak ketaatan pada rencana untuk menopang keuangan publik, garis bergema oleh Kepala Kelompok Kerja Euro pejabat senior yang menyiapkan keputusan menteri keuangan zona euro.

"Semua yang disepakati dalam rencana bailout harus dilaksanakan. Reformasi ini setuju untuk membuat ekonomi Yunani kuat, fleksibel dan lebih kompetitif," kata Euro Kelompok Kerja Kepala Thomas Wieser Realnews surat kabar Yunani.

Pada tahun keenam dari resesi, Yunani telah sepakat untuk mengecilkan sektor publik sebesar 150.000 pada tahun 2015 untuk memotong gaji mereka, terutama melalui gesekan: mempekerjakan satu orang baru untuk setiap 10 orang yang pensiun.

Athena ingin menghindari PHK sektor publik dengan pengangguran sudah pada rekor 27% dan cenderung meningkat karena ekonomi diproyeksikan menyusut 4,5% tahun ini.

Tetapi pemerintah harus mentransfer 25.000 karyawan untuk skema mobilitas yang disebut pada akhir tahun ini, di mana para pekerja akan mendapatkan gaji berkurang selama satu tahun dan dapat menghadapi PHK jika tempat kosong tidak ditemukan di sektor publik yang lebih luas.

Menteri Keuangan Stournaras mengecilkan masalah PHK dengan berkomentar di Vima surat kabar, Minggu :  "Sektor publik telah menyusut 75.000 orang dalam yang terakhir setengah tahun, tidak akan ada PHK," katanya seperti dikutip Vima, Minggu (3/3/2013).

Dalam kondisi seperti ini rekapitalisasi perbankan menjadi topik penting. Bankir telah meminta perpanjangan ke batas waktu akhir April untuk membungkus sebuah skema untuk mengembalikan solvabilitas dari empat negara pemberi pinjaman terbesar.