ANAS MUNDUR: Staf Khusus Presiden Tuding Pers Berlebihan

JAKARTA-- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono menilai pemberitaan media massa mengenai kasus hukum Anas Urbaningrum sudah tidak lagi proporsional.

"Mengikuti berita di media masa dalam berbagai versi tentang proses hukum yang dijalankan KPK terhadap seorang Anas Urbaningrum, akhir-akhir ini rasanya sudah berlebihan dan tidak lagi proporsional," kata Heru Lelono melalui pesan elektronik diterima di Jakarta, Sabtu (23/2/2013).

Heru Lelono mengatakan pemberitaan mengenai kasus hukum yang diduga melibatkan Anas Urbaningrum telah berkepanjangan dengan materi kasus yang tidak terlalu istimewa.

“Saya tidak bermaksud mengartikan bahwa seorang Anas Urbaningrum bukan tokoh muda yang penting. Namun, isu bocornya sprindik yang sungguh menyedot energi masyarakat, apakah memang sedemikian penting dan hal prioritas bagi negeri ini?" tanyanya.

Belum lagi, lanjut dia, berbagai fitnah yang sering menghiasi kasus tersebut.

"Apakah hal seperti kasus seseorang yang baru disangkakan melanggar hukum, siapapun dia, menjadi lebih penting dibanding usaha membangun dan mensejahterakan rakyat?" tanyanya lagi.

Heru mengatakan Anas Urbaningrum juga merupakan warga negara yang memiliki hak dan kesempatan untuk mempertahankan diri.

“Namun gonjang-ganjing ini saya nilai sudah tidak lagi proporsional, dan beritanya tidak lagi memiliki nilai manfaat yang cukup bagi perjalanan kehidupan masyarakat umum," tuturnya.

Karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk kembali menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing bagi usaha membangun negeri dan menyejahterakan rakyat.

Menurut dia, Anas sebenarnya adalah salah satu harapan dari banyak pihak untuk menjadi tokoh muda yang dibutuhkan bangsa ini.

Dia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu mempertanggungjawabkan tuduhan pelanggaran hukum yang dialamatkan kepada Anas.

“Apapun proses dan hasil kasus Anas ini, saya yakin tidak akan meruntuhkan Republik Indonesia,” katanya.

Dia mengatakan pemberantasan korupsi harus terus diperjuangkan. Namun, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang merugi apabila upaya pemberantasan korupsi malah mengganggu usaha membangun negeri yang jauh lebih penting.

“Apalagi pembangunan terganggu oleh kasus satu dua orang tertentu saja. Penilaian ini saya ungkapkan setelah mendengar kejenuhan berbagai lapisan masyarakat didaerah, seperti Jatim dan Bali, atas pemberitaan kasus tersebut,” pungkas Heru Lelono. (Antara/msb)