JAKARTA: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menuturkan penanganan masalah banjir harus bersifat menyeluruh dan komperhensif dan melibatkan berbagai pihak dari hulu dan hilir.
Menurut Jokowi penyelesaian masalah banjir selama ini masih bersifat setengah hati dan tidak bersifat total dan menyeluruh untuk menyelesaikannya.
Jokowi mempertegas bahwa tidak bisa semua pihak saling melempar dan menuding dalam masalah banjir.
Konkretnya masyarakat dan pemerintah harus bersinkronisasi secara cepat.
Selama ini, menurut Jokowi, program dan konsep penanganan sudah ada tetapi banjir masih saja terjadi.
"Yang perlu dilakukan adalah komunikasi agar semua program yang ada bisa lebih cepat diselesaikan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat tentang penanganan banjir dengan Komisi V DPR, Kamis (31/1/2013).
Jokowi mengatakan banjir terutama melanda kawasan utara yang berupa dataran rendah (di bawah muka laut pasang).
Air meluap dari 13 sungai asal Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang bermuara di Teluk Jakarta
"Penyebab lainnya penurunan tanah, air laut pasang cenderung meningkat, pesatnya pembangunan dan perubahan tata guna lahan di daerah hulu," ujarnya. (ra)
BANJIR JAKARTA: JOKOWI ingatkan penanganan harus menyeluruh
JAKARTA: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menuturkan penanganan masalah banjir harus bersifat menyeluruh dan komperhensif dan melibatkan berbagai pihak dari hulu dan hilir. Menurut Jokowi penyelesaian masalah banjir selama ini masih bersifat setengah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

2 jam yang lalu
Momentum Pemulihan Semen Angkat Saham INTP dan SMGR
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

26 menit yang lalu
Penyelidikan Awal Ungkap Penyebab Jatuhnya Pesawat Air India

12 jam yang lalu
Habiburokhman ungkap Alasan Belum Unggah Revisi Pasal KUHAP

14 jam yang lalu
GOTO Pastikan Kooperatif Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

14 jam yang lalu
Komisi III DPR Tegaskan Revisi KUHAP Tidak Atur soal Penyadapan
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
