JAKARTA-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat untuk menambah porsi kepemilikan saham di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dari 20% menjadi 49%. Usulan akan disampaikan langsung kepada pemilik saham pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan dengan penambahan porsi saham ini akan mendulang lebih banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk kantong APBD. “Jelas itu akan lebih banyak PAD-nya karena saham kita lebih banyak,” katanya hari ini (31/1).
Selain itu, paparnya, pemprov akan memiliki kewenangan mengganti direksi lebih luas jika program pemprov tidak didukung oleh perseroan terkait pembukaan BKN Marunda Jakarta Utara. Seperti diketahui Pemprov akan mengembangkan kawasan Marunda menjadi 'kota baru' tepi laut.
Menurutnya, sejumlah proyek akan dibangun antara lain pelabuhan, pantai publik pasir putih, pembukaan kawasan industri BKN dan penambahan rusunawa Marunda 10 tower. Pemprov berkeinginan ketika KBN dibuka akan banyak karyawan membutuhkan tempat tinggal dan pemerintah menyediakan rusunawa.
“Kalau direksi tidak mau terima usulan kami dengan alasan yang tidak jelas kami berhak mengganti karena punya saham di KBN," jelas Ahok. (38/yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
