JAKARTA: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke depan akan menjadi pemimpin praktik financial inclusion.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (KF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan sejauh ini praktik financial inclusion masih dilakukan secara individu dan institusi.
"Pemerintah nanti jadi leader karena manfaatnya besar, yakni pertumbuhan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan," katanya di sela-sela penandatangan kerja sama antara Bank Mandiri, Pos Indonesia, dan Taspen di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Menurutnya, bank joint venture yang dibentuk tiga BUMN ini merupakan hybrid banking atau gabungan antara Internet banking dengan bantuan Pos Indonesia.
Model hybrid banking ini bakal menjadi yang terbaik untuk negara dengan kondisi geografis yang kompleks, seperti Indonesia.
"Jadi, ke depan mungkin Pos Indonesia tidak hanya dikenal sebagai kantor pos, tetapi juga sebagai lembaga keuangan. Di negara lain sudah berlaku begitu," kata Bambang.
Meskipun demikian, dia mengingatkan pentingnya koordinasi dan harmonisasi lintas otoritas dan regulator.
Dia meminta Kementerian BUMN agar mengkoordinasikan harmonisasi perundang-undangan yang mengatur keuangan dan telekomunikasi.
"Biar masyarakat atau nasabah tidak kaget kalau nanti operator telekomunikasi menawarkan transaksi keuangan," ujarnya. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
