JAKARTA - Pengembang pusat perbelanjaan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengizinkan pembangunan mal baru tahun ini. Moratorium pembangunan mal diminta untuk dikaji kembali.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Handaka Santosa mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta didukung oleh sektor jasa dan perdagangan.
Tidak seperti kota-kota lainnya, pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak disokong oleh sektor pertambangan dan ekspor impor. Jakarta ditopang oleh konsumsi domestik yang semakin tinggi.
"Artinya tempat berdagang harus terus didorong agar bisa tetap tumbuh. Kita harus mengupayakan Jakarta menjadi kota pusat jasa dan perdagangan basic nya, dan menjadi kota tujuan wisata belanja juga," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/1).
Dia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak perlu melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan mal baru tahun ini. Sebab, permintaan ruang di pusat perbelanjaan masih tinggi.
Begitu pula tingkat kunjungan masyarakat ke mal dinilai masih tinggi. Rata-rata tingkat kunjungan mall di hari biasa mencapai kisaran 50.000-120.000 orang per hari dan meningkat dua kali lipat di akhir pekan.
Dia mencatat saat ini banyak merek dan produk ingin masuk ke pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta. Namun, mereka terkendala oleh ketersediaan tempat yang sangat terbatas. Hampir semua lokasi sudah penuh, sedangkan permintaan masih tinggi.
Kendati demikian, Handaka tidak dalam posisi untuk menolak atau mendukung moratorium pembangunan mal. Dia hanya meminta Pemda DKI Jakarta untuk mempertimbangkan lebih matang aturan itu.
Jika dilihat dari kebutuhan ruang, untuk mal kelas menengah atas sudah tercukupi. Namun, bagi mal-mal kelas menengah ke bawah masih membutuhkan lebih banyak ruang sewa. Rata-rata tingkat okupansi 73 pusat perbelanjaan dan mall di ibukota mencapai 90%.
Pertumbuhan kelas menengah yang sangat tinggi ini harus bisa diakomodir sehingga mal middle low harus terus didorong agar tumbuh. Keberadaan pusat-pusat perbelanjaan yang ada merupakan salah satu upaya membendung masyarakat kelas menengah untuk menghabiskan uang di luar negeri.
Untuk itu, APPBI mengharapkan Pemda DKI Jakarta untuk melihat potensi itu. Dia berharap akan ada survei terkait permintaan dan pasokan ruang pusat perbelanjaan.
"Saya hanya melihat kepada kebutuhan tempat untuk berjualan. Ini tidak lepas dari prinsip ekonomi, supply and demand. Kalau supply kurang, nanti kalau mau sewa akan dinaikkan, akhirnya harga barang akan naik," kata dia.
Di Jakarta terdapat 73 pusat perbelanjaan. Hanya 15% yang membidik segmen menengah atas. Diperkirakan tahun ini akan ada lonjakan suplai ruang ritel sebanyak 65,8% menjadi 391.000 m2 jika tidak ada moratorium.
Berdasarkan data APPBI tahun ini setidaknya akan ada pembukaan dua mal di Jakarta. Keduanya berada di Jakarta Selatan yaitu Pondok Indah Mall 3 dan Ciputra World.
Dia memperkirakan tahun ini perkembangan mal akan mulai bergeser ke wilayah Jakarta Timur. Sebab, di wilayah itu pasokan mal menengah ke bawah masih sangat sedikit. Sedangkan di Jakarta Selatan dinilai sudah penuh terutama mal kelas menengah atas.
"Sebaiknya pemerintah DKI melihat kebutuhan ruang berusaha untuk membuka toko baik makanan maupun lainnya. Kalau masih ada kebutuhan lebih baik dibuka dulu, mana ada pengusaha mau membuka kalau rugi," tegasnya.
(faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
