JAKARTA—DPR meminta pemerintah memperhatikan kualitas buku pelajaran kurikulum untuk tahun ajaran yang baru agar tidak hanya asal jadi.

"Keberhasilan implementasi kurikulum selain faktor guru juga ada faktor pengadaan buku yang berkualitas pada awal tahun ajaran baru ini," kata Anggota Komisi X DPR Herlini Amran hari ini, Selasa (29/1/2013).

Untuk itu, lanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjaga kualitas buku penunjang kurikulum baru, karena singkatnya waktu untuk penulisan buku dan mempersiapkannya.

Herlini menuturkan jangan sampai karena permasalahan kejar tayang maka pengadaan bukunya asal jadi, appalagi Kemendikbud belum memiliki pengalaman mencetak buku untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru secara nasional.

Seringkali buku terbitan pemerintah ini hanya jadi pajangan di perpustakaan dan jarang dijadikan rujukan utama para siswa maupun guru dengan alasan klasik kurang menarik dan bobotnya kalah dibanding dengan buku terbitan swasta.

"Waktunya hanya 2 bulan untuk melakukan penyusunan buku pelajaran kurikulum 2013, padahal idealnya penyusunan buku berkualitas itu perlu 6 hingga 8 bulan sampai layak terbit," tuturnya.

Belum lagi jika muncul usulan perombakan materi buku di tengah jalan, dia menambahkan apalagi  konsepsi belum tentu disetujui Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR.

Herlini menyarankan sebaiknya rencana pengadaan buku ini jangan tergesa-gesa agar tidak ada  kecurigaan publik bahwa kurikulum baru tidak lebih dari proyek buku baru. (sut)