Halangi Relokasi, Jokowi-Ahok Copot Seorang birokrat DKI

JAKARTA--Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai menerapkan penataan birokrat Pemprov DKI secara ketat. Seorang pegawai dicopot tanpa ampun ketika mengalangi program relokasi warga korban banjir Pluit ke rusunawa Marunda. 

 

Ahok menceritakan pencopotan pegawai itu bermula ketika dia akan memindahkan warga korban banjir ke Marunda. Tapi ada oknum pegawai yang tidak disebut identitasnya mempersulit proses pemindahan dengan alasan berbelit. 

 

"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum [Pemda DKI] yang persulit tidak ada air tidak ada listrik. Ya warga kan kecewa, minimal ada air ada listrik," katanya di Balaikota Senin (28/1/2013).

 

Kelakuan seperti itupun langsung dilaporkan kepada Gubernur DKI Jokowi dan mendapat respon yang tidak kalah galaknya. Karena Gubernur langsung perintahkan pegawai itu untuk dicopot. "Kita mungkin akan ganti, hari ini. (28/1)pak gubernur sudah perintahkan ntuk dicopot," kata Ahok.

 

Tindakan pegawai tersebut disinyalir ada kongkalikong soal pemakaian rusun marunda yang ujung ujungnya duit. Karena kawasan Marunda akan dibuka pelabuhan umum dan pantai untuk publik sehingga jadi lahan investasi yang menarik. Selain itu kawasan pabrik PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) juga akan dibuka yang membuka peluang pertumbuhan ekonomi disana.  

 

Di PT KBN ada sekitar 3000-5000 pegawai yang mungkin saja oknum itu membiarkan rusun terbengkalai supaya ketika pabrik dan pelabuhan ini jadi mereka butuh perumahan dan disewakan dengan harga semahal mungkin. Padahal sejak 2011 para janda - janda dan orang miskin ingin masuk rusun tapi tidak diladeni, dan laporan ke Gubernur - Wakil Gubernur alasannya tidak ada yang mau tempati.

 

"Makanya [Rusun Marunda] dibiarkan dua tahun terbengkalai alasannya kepada kami tidak laku," sesal Ahok.

 

Seperti diketahui saat ini pemprov akan mengembangkan Marunda menjadi 'kota baru' dengan membuka pantai dan pelabuhan ekspor. Korban banjir Pluit juga akan ditempatkan di kawasan itu dengan berbagai macam fasilitas. Justru warga berebut bahkan sampai kurang unit. 

 

Ahok menjelaskan tentang konsep pengembangan Marunda sangat potensial. Dia telah meninjau perjalanan air dari pelabuhan Marunda ke Muara Baru dengan kecepatan 30 knot hanya berjarak 17 kilometer dengan waktu tempuh 20 menit. Jadi kalau nanti ada yang buka jalur Muara Baru-Marunda terus ke Kanal Banjir Timur (KBT) tinggal jalan kaki bakal menjadi tempat yang menyenangkan. Bahkan sudah ada turis yang naik perahu dari Bekasi rekreasi disana.

 

 

Di sisi lain Ahok juga melakukan rapat dengan Kemenpan terkait kinerja pegawai Pemprov DKI Jakarta. Ia menyatakan ada lima pegawai yang akan dikeluarkan dengan alasan ilegal. Mereka melanjutkan sekolah tanpa melalui izin. 

 

"Ada beberapa pegawai yang mau kita keluarkan. Ada lima pegawai kalau enggak salah, ya mereka lanjutin sekolah tanpa izin itu ilegal," katanya

 

Ditanya mengenai pangkat jabatan pegawai yang bersangkutan masih golongan rendah. Tapi ini akan menjadi pertimbangan pegawai lain agar tidak macam macam. "Jadi ini bisa jadi pertimbangan buat pegawai lain," pungkas Ahok.

(Faa)