TOKYO—Pemerintah Jepang telah melarang terbang pesawat Boeing 787 Dreamliner, namun memberikan dukungan untuk mempermudah peraturan keselamatan saat peluncuran pesawat bagi maskapai penerbangan terbesar di Jepang.
Konsesi oleh penasehat Kementerian Transportasi Jepang menggambarkan bahwa terdapat dorongan maskapai All Nippon Airways (ANA) dan Japan Airlines (JAL) untuk mendukung perusahaan Jepang—yang memasok 35% serat karbon pada sistem kelistrikan terbaru di sayap dan baterai yang digunakan untuk menghemat bahan bakar pesawat Boeing 787 Dreamliner.
“Saya percaya permintaan untuk perubahan datang dari maskapai penerbangan. Akhirnya, itu adalah diskusi tentang langkah-langkah untuk biaya operasi yang lebih rendah untuk penerbangan,” ujar Masatoshi Harigae, Kepala Penerbangan di Badan Eksplorasi Jepang Aerospace hari ini Senin (28/1/2013 ) seperti dikutip dari Reuters.
Harriage menjelaskan tidak ada saran bahwa pelonggaran standar peraturan berkontribusi pada masalah yang dihadapi pesawat Boeing 787 Dreamliner.
Tetapi langkah yang diambil oleh biro penerbangan sipil Jepang pada 2008 menggarisbawahi bahwa berdasarkan pertemuan dengan penasehat panel yang dirilis oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi dan komentar tiga dari tujuh ahli yang berpartisipasi terdapat hubungan komersial mendalam antara Boeing dan pemasok di Jepang serta dukungan dari ANA dan JAL membantu memberikan dukungan untuk pengurangan standar sertifikasi.
Pihak maskapai ANA dan JAL menolak berkomentar mengenai pertanyaan standar peraturan penerbangan dan pemerintah.
Pihak Boeing di Tokyo mengatakan tidak bisa mengomentari mengenai perubahan aturan.
“Kami tidak menurunkan standar kami dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini adalah revisi pragmatis,” kata Tatsuyuki Shimazu, kepala kelayakan di biro penerbangan sipil.
Awal bulan Januari, ANA terpaksa melakukan pendaratan darurat pada penerbangan domestik setelah baterai pesawat Boeing 787 terlalu panas dan meleleh sehingga memicu alarm di kokpit.
Penyelidikan atas insiden itu mungkin memakan waktu beberapa minggu atau bulan karena penyidik masih kekurangan data dasar untuk memahami apa yang menjadi penyebab. (Henrykus F. N. Wedo/sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
