SEMARANG-Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menduga akan banyak penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial menjelang Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah 2013.
“Kalau tidak ada moratorium bansos dan hibah menjelang Pilkada Jateng maka peluang penyelewengan akan sangat besar, karena penyaluran bisa dilakukan bersamaan dengan janji kampanye,” ujar Eko Haryanto, Kepala Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KPN2KKN, kepada Bisnis, Sabtu (26/1/2013).
Menurut Eko, ada dugaan korupsi politik dalam alokasi dana APBD melalui hibah dan bansos kepada masyarakat. Misalnya, dana disalurkan bertepatan dengan kampanye dan dana diselewengkan kepada lembaga fiktif yang kemudian digunakan untuk dana kampanye.
“Untuk itu apabila tidak mau dinilai menyelahgunakan dana hibah dan bansos untuk kampanye, kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan moratorium penyaluran hingga pilkada selesai,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, dana hibah dan bansos Jateng pada 2013 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dana hibah pada pada tahun ini dianggarkan Rp4,02 triliun, naik dari sebelumnya Rp3,24 triliun.
Sementara itu, dana bansos Jateng pada 2013 mencapai Rp9,24 miliar, dibandingkan dengan sebelumnya Rp7,37 miliar. Pada tahun ini juga dikucurkan bantuan keuangan kabupaten/kota senilai Rp 1,44 triliun.
Hingga saat ini setidaknya ada tiga bakal calon Pillkada Jateng yang memiliki kuasa terhadap APBD provinsi ini. Ketiga balon tersebut adalah Bibit Waluyo (Gubernur Jateng), Rustriningsih (Wakil Gubernur Jateng) dan Hadi Prabowo yang masih aktif sebagai Sekretaris Daerah.
Desakan serupa juga pernah disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Budget Center yang menyatakan anggaran untuk dana hibah dan bansos rawan diselewengkan untuk kepentingan calon incumbent dalam pemilukada. (yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
