JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai anggaran pendidikan di DKI Jakarta rawan korupsi.
Sebab, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di tingkat dinas pendidikan dan sekolah dalam tahap perencanaan maupun penganggaran masih minim.
Berdasarkan informasi yang ICW dapatkan, sekolah-sekolah di Jakarta, baik pada tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK, seringkali mendapat kiriman barang berupa meja, kursi, lemari, dan buku-buku pelajaran tanpa adanya permintaan dan perencaan lebih dahulu dari pihak sekolah sepanjang 2012.
Modus yang sering dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa adalah mengintervensi proses pengadaan barang dengan penunjukkan langsung, tender fiktif, maupun memberikan fee untuk mendapatkan proyek tersebut.
Serupa dengan temuan PPATK semester II/2012 yang menyebutkan bahwa terdapat 33,3% dugaan penyalahgunaan anggaran pendidikan di DKI Jakarta. Sumber dana yang paling banyak disalahgunakan adalah Dana Alokasi Khusus, APBD, hibah, dan dana BOS.
Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat alokasi anggaran pendidikan di DKI Jakarta yang terus meningkat setiap tahun. Dari Rp5,46 triliun pada 2010 kemudian menjadi Rp7,54 triliun pada 2011, kemudian meningkat menjadi Rp9,78 triliun pada 2012.
Dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Jumat (25/1), ICW menilai perbaikan tata kelola dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan mulai dari birokrasi pendidikan hingga sekolah. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
