JAKARTA− Ciyus, Miyapa!!! Itulah kata-kata yang keluar dari seorang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada wartawan. Bahasa gaul ini keluar setelah ditanya terkait kinerjanya 100 hari. Sontak semua wartawan tertawa melihat gaya Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Gaya kepemimpinan seperti inilah yang membuat Jokowi sangat berbeda dan dekat dengan rakyat. Gaya yang membuat banyak orang tertarik sekaligus memantulkan pesona karismanya.
Menurut Jokowi 100 hari bagi dirinya tidak termasuk dalam hitungan. Jokowi tidak ingin menghitung berapa hari bekerja tetapi terus bekerja dan terus turun ke lapangan. Saat ini Jokowi hanya ingin agar segala persoalan yang ada di masyarakat bisa didengarkan dan bisa secepatnya di selesaikan.
Jokowi mengungkapakan persoalan di Jakarta selama beberapa hari setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta sama seperti di belahan daerah lainnya di Indonesia. Jokowi menyampaikan bahwa persolan kecil di masyarakat jika terus dibiarkan secara terus menerus pastinya berdampak besar suatu ketika, sehingga pendekatan untuk turun ke rakyat adalah momentum yang harus terus dilakukan selama kepemimpinannya.
Bagi Jokowi keseharian masyarakat di bawah harus diperhatikan dan selalu dikoordinasikan agar fungsi pemimpin sebagai pengayom dan pengambil keputusan bisa bijaksana. Terkait rencana transportasi masal seperti MRT, Monorel, Jokowi mengatakan sudah masuk dalam hitungan dan siap dikerjakan dalam tahun ini. Hanya saja bagi Jokowi transportasi masal membutuhkan waktu yang panjang sehingga harus cepat diputuskan dan cepat dilaksanakan.
“Jadi tidak ada 100 hari. Mau 1.000 hari, 5.000 hari saya tetap tidak mengikuti pola itu. Intinya kerja dan terus kerja siang maupun malam untuk rakyat. Itu komitmen saya,” ujar Jokowi kepada wartawan di ruangannya, Selasa (22/1/2013).
Pada sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta Soeprayitno mengatakan, 100 hari tidak menjadi sebuah acuan untuk menghitung kinerja Joko Widodo dan Basuki T. Purnama.
Menurutnya, sejak terpilih pasangan ini belum pernah fokus kepada masalah ekonomi dan iklim usaha di DKI Jakarta. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Jokowi dan Ahok adalah terkait kenaikan UMP. Keputusan Jokowi menetapkan UMP sebesar Rp2,20 juta dinilai sangat memberatkan pengusaha. Pada sisi lain pengusaha merasakan tidak adanya kondisi keamanan yang tidak kondusif akibat demonstrasi buruh di tempat kerjanya.
Untuk itu ke depannya, Pemerintahan DKI Jakarta yang baru diharapkan bisa memberikan angin segar dengan berpihak kepada pelaku usaha dan memberikan solusi yang bijak terkait penetapan ump.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
