BALIKPAPAN--Realisasi penyaluran raskin untuk periode 2013 masih menunggu hasil verifikasi data yang dilakukan oleh masing-masing daerah di Kalimantan Timur.
Kepala Divisi Regional Bulog Kalimantan Timur Abdul Nadjid mengatakan pihaknya belum mendapatkan surat permintaan alokasi (SPA) dari kepala daerah sebagai dasar dalam penyaluran raskin.
Dia menyebutkan tiap daerah masih melakukan verifikasi data by name by address guna memastikan penerima raskin pada masing-masing daerah.
Kendati demikian, pagu penyaluran sudah diterima Bulog Divre Kaltim sebagai acuan dalam penyaluran raskin. Karena SPA tersebut belum dikeluarkan kepala daerah setempat, Bulog belum bisa bertindak dalam menyalurkan raskin kepada penerimanya.
“Kami masih belum terima SPA-nya. Kalau itu sudah ada, kami akan salurkan ke masing-masing titik serah,” kata Nadjid, Minggu (20/1/2013).
Dia mengatakan pada 2012 juga terjadi keterlambatan penyaluran raskin seperti saat ini. Biasanya untuk periode Januari baru bisa disalurkan pada Maret.
Penyaluran yang diberikan pun kadang ada yang lebih kecil dari pagu yang telah ditetapkan. Adapula daerah yang mengembalikan jatah raskin dengan alasan untuk pemberdayaan petani lokal.
Dia mencontohkan Kabupaten Malinau yang mengembalikan jatah raskin pada 2012 untuk 7.709 rumah tangga sasaran (RTS). Alhasil ada sekitar 578,18 ton yang harus tidak disalurkan kepada penerimanya.
Adapula kota yang penyalurannya lebih kecil dibandingkan pagu, seperti Balikpapan. Namun, Nadjid mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing daerah dalam menyalurkan raskin.
Berdasarkan pagu raskin, Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan jumlah penerima raskin terbanyak yakni 27.256 RTS. Kemudian disusul Balikpapan sebanyak 16.276 RTS dan Samarinda 15.976 RTS.
Kepala Bagian Perekonomian Setdakot Balikpapan M Yusuf L mengatakan pihaknya masih belum menentukan penerima manfaat raskin pada 2013.
Kemungkinan pihaknya masih akan menggunakan data lama yang digunakan untuk penyaluran pada Desember yakni sebanyak 11.025 RTS.
“Masih belum kami lakukan pendataan. Kemungkinan masih menggunakan data lama sambil menunggu data baru dari kelurahan,” katanya.
Dia menyebutkan adanya keterlambatan penyaluran hingga mencapai empat bulan karena pihaknya memverifikasi data penerima raskin tersebut pada tahun sebelumnya.
Tidak adanya bantuan dana dari APBD Kota Balikpapan menyebabkan verifikasi tersebut harus dipastikan kebenarannya agar tidak ada penerima manfaat yang tercecer.
Dia mengatakan ada beberapa penerima manfaat yang berasal dari TNP2K yang ternyata tidak layak menerima bantuan raskin dari pemerintah pada tahun sebelumnya.
Melalui data hasil verifikasi yang dilakukan hingga ke tingkat keluarahan, diharapkan bisa meningkatkan akurasi penerima manfaat sehingga tidak menyebabkan kecemburuan sosial. (K46)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
