JAKARTA--Kalangan pekerja/buruh meminta pemerintah menunjuk tokoh yang kompeten dalam jaminan sosial, asuransi, dan ketenagakerjaan sebagai Dewan Komisaris PT Jamsostek.
"Pemilihan Dean Komisaris dalam badan jaminan sosial yang akan bertransformasi menjadi BPJS [badan penyelenggara jaminan sosial] Ketenagakerjaan harus yang mendukung proses peralihan," kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, Rabu (16/1).
Menurut dia, BUMN ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik pekerja/buruh yang mempunyai hak penuh untuk mengetahui tata kelola perusahaan untuk kepentingan pekerja/buruh beserta keluarganya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menetapkan jajaran komisaris PT Jamsostek yang di antaranya mewakili unsur pengusaha sebanyak dua orang, dan dua orang wakil dari serikat pekerja/serikat buruh.
"Sebaiknya Hotbonar Sinaga menjadi komisaris utama PT Jamsostek supaya menjaga kelangsungan program, apalagi yang bersangkutan selama menjabat Direktur Utama berhasil, dari sisi pengeloaan dana, kepesertaan, dan pelayanan," tuturnya.
Menurut informasi yang dihimpun Bisnis, susunan Dewan Komisaris PT Jamsostek adalah Haryadi Sukamdani, Herman Hidayat, Mathius Tambing, Bambang Wirayoso, Iskandar Maulana, Herry Purnomo, dan Bambang Subianto. (Bsi)
KOMISARIS JAMSOSTEK: Asosiasi buruh minta kompetensi tokoh
JAKARTA--Kalangan pekerja/buruh meminta pemerintah menunjuk tokoh yang kompeten dalam jaminan sosial, asuransi, dan ketenagakerjaan sebagai Dewan Komisaris PT Jamsostek.Pemilihan Dean Komisaris dalam badan jaminan sosial yang akan bertransformasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor : Bastanul Siregar
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

6 jam yang lalu
Boosting Indonesia’s Exports
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

5 jam yang lalu
Susahnya Orang Nusantara Berhaji Seabad Lalu

6 jam yang lalu
Menpan RB: FWA ASN Opsional, Perlu Terapkan 4 Prinsip Ini

9 jam yang lalu
Repons PKS usai MK Putuskan Pemilu dan Pilkada Terpisah
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
