JAKARTA--Aksi unjuk rasa pekerja/buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia pada hari ini Rabu (16/1) menolak kenaikan tarif dasar listrik 1300 VA ke atas.
Selain itu, pekerja/buruh juga menolak penangguhan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota (UMP/UMK) yang tidak sesuai dengan Permenakertrans No.231/2003.
"Ancaman PHK hampir 1 juta orang pekerja/buruh hanya upaya Apindo/Kadin Indonesia, serta pengusaha nakal untuk mengingkari pembayaran upah minimum tanpa harus diaudit kerugian keuangan perusahaan," kata Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) di sela-sela aksi demo pekerja, Rabu (16/1).
Menurut dia, hal seperti itu akan di lawan oleh MPBI karena hanya akal-akalan pengusaha nakal, termasuk upaya 908 perusahaan yang meminta penangguhan pembayaran UMP 2013 ke Kemenakertrans adalah keliru dan menyesatkan.
Untuk kenaikan TDL pada tahun ini, Iqbal menuturkan akan berdampak bagi pekerja/buruh, yaitu kenaikan UMP menjadi sia-sia, karena mayoritas rumah kontrakan dan KPR pekerja/buruh menggunakan listrik 1300 VA.
Belum lagi dampak kenaikan TDL pada kenaikan harga sewa rumah antara Rp50.000-Rp100.000 per bulan atau rata-rata naik 25% dari nilai kenaikan UMP, sehingga kenaikan upah jadi sia-sia.
"Ini baru memperhitungkan 2 item biaya saja, belum yang lainnya, seperti biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok," tutur Iqbal.
Selain itu, pekerja/buruh juga menuntut kepolisian, terutama Kapolda Metro Jaya memerintahkan jajaran Polres untuk menindak sekelompok orang bayaran yang melakukan tindakan kekerasan dan mengancam pekerja/buruh yang melakukan aksi demo. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
