JAKARTA --Sistem demokrasi di Indonesia saat ini menyebabkan biaya besar yang mendorong pemimpin di daerah mencari pendapatan.
Dengan demokrasi saat ini, membuat para pimpinan daerah dan politisi seringkali harus mengeluarkan dana yang besar dan akhirnya harus mencari sumber pendapatan lain untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan tersebut.
Direktur Utama PT Sidomuncul Irwan Irwan Hidayat mengatakan sistem demokrasi yang ada saat ini perlu ditata ulang. Namun, pihaknya menilai suasana demokrasi jauh lebih baik dibandingkan dengan rezim otoriter.
"Demokrasi masih lebih baik, tetapi seringkali menimbulkan kelambanan dan biaya besar. Jika lambat, akan kehilangan momen yang tepat. Sebaiknya, sistem deokrasi ditata ulang. Biar biaya yang dikeluarkan bisa diminimalisasi. Kalau biaya yang dikeluarkan besar, otomatis cari dananya juga akan lebih banyak," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/1/2013).
Dia mencontohkan jika di dalam perusahaannya seluruh karyawan diperbolehkan menyampaikan pendapat dan harus dilaksanakan, maka hal itu akan membuat perusahaan bergerak lamban.
Irwan menuturkan segala sesuatu yang harus melalui legislatif juga akan membuat keputusan menjadi lamban. "Padahal, dalam memanage butuh speed, jika tidak momentum itu akan hilang."
Menurutnya, seluruh pihak harus mencari jalan keluar agar pilkada dan pemilu tidak memakan biaya besar, paling tidak dapat ditekan.
Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengakui dunia usaha mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi situasi, ancaman, dan gangguan yang mengatasnamakan demokrasi dan hak asasi manusia.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
