Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KOMISI PEMBERANTASAN KOMISI: 7 anggota DPRD Riau diperiksa kasus PON

JAKARTA:  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan venues PON di Riau.Ketujuh tersangka itu diperiksa pada hari
- Bisnis.com 15 Januari 2013  |  17:15 WIB

JAKARTA:  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan venues PON di Riau.

Ketujuh tersangka itu diperiksa pada hari ini (15/1/2013) sejak pukul 10.30 WIB dan sampai saat ini belum selesai.

Ketujuh anggota DPRD Riau periode 2009-2014 tersebut diduga menerima hadiah terkait perubahan Peraturan Daerah No. VI/2010 Provinsi Riau tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional.

Ketujuh anggota DPRD Riau yang datang pada sekitar pukul 10.30 WIB, adalah Adrian Ali (PAN), Abu Bakar Siddiq (Partai Golkar), Tengku Muhazza (Partai Demokrat), Zulfan Heri (Partai Golkar), Syarif Hidayat, Muhamad Rum Zein (PPP), Turaoechman Asy`ari (PDI-P).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan adanya pemeriksaan terhadap tujuh tersangka tersebut. "Mereka diperiksa untuk kasus korupsi pembangunan venue PON di Riau," ujarnya, Selasa (15/1/2013).

Ketujuh tersangka tersebut dikenakan pasal penyidikan pasal 12 ayat (a) atau (b), pasal 5 ayat (2), pasal 11 UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) KUHP.

Selain ketujuh orang tersebut, dua anggota DPRD Riau dalam kasus suap PON yaitu Faisal Aswan dari fraksi Golkar dan M Dunir dari fraksi PKB telah divonis pidana 4 tahun penjara dalam kasus yang sama.

Adapun mantan Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PAN, Taufan Andoso masih berstatus terdakwa.

M Dunir merupakan Ketua Pansus revisi Perda PON, sedangkan Faisal menerima titipan uang senilai Rp900 juta dari kontraktor yang diduga sebagai uang jasa dalam penuntasan revisi perda yang dominan adalah untuk penambahan anggara pada PON ke-18 lalu di Riau.  (ra)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Rustam-nonaktif

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top