PRAKTIK KORUPSI: Keterlibatan Parpol makin besar

JAKARTA: Praktik korupsi di Indonesia yang menyangkut partai politik (parpol) semakin besar. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2012 ada 52 kader parpol yang terjerat kasus korupsi.Dari 52 kader parpol tersebut, Partai Golkar menjadi
News Editor | 28 Desember 2012 18:44 WIB

JAKARTA: Praktik korupsi di Indonesia yang menyangkut partai politik (parpol) semakin besar. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2012 ada 52 kader parpol yang terjerat kasus korupsi.Dari 52 kader parpol tersebut, Partai Golkar menjadi partai paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Politisi yang terjerat kasus korupsi pun tidak hanya dari anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) tapi juga DPRD, Gubernur, Walikota, hingga Bupati."Secara keseluruhan baik kasus di kejaksaan, kepolisian dan KPK, kita melihat ada 52 kader parpol yg terjerat kasus korupsi. Ini adalah politisi yang menjadi anggota DPR, DPRD, gubernur, walikota maupun bupati. Golkar menempati urutan pertama, disusul Demokrat, PDIP, PAN dan PKB," ujar Peneliti ICW, Apung Widadi dalam konferensi pers Review Korupsi Partai Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (28/12).Apung menambahkan pada kasus-kasus di kepala daerah, banyak yang terkena kasus mafia anggaran, dana bansos dan hibah. Sehingga pelanggaran pengumpulan dana kampanye menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintah kedepannya.Ia pun mencontohkan pada pemilu 2009 dimana penyumbang Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono saat ini banyak yang menjadi tersangka. Penyumbang yang dimaksud oleh Apung ialah Muhammad Nazaruddin, Andi Mallarangeng dan juga Siti Hartati Murdaya."Kalau di sortir, modus yang terjadi kenapa politisi mudah terjerat kasus korupsi, karena saat politisi menjadi pejabat pemerintah banyak yang menyalahgunakan kewenangan. Penentu dan pembahas anggaran kemudian direkayasa dengan mafia anggaran," papar Apung.Sehingga menurutnya kasus mafia anggaran cukup susah untuk dituntaskan oleh para penegak hukum. Hal ini disebabkan seluruh korupsi di desain dari pembahasan anggaran.  (ra)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Mahmudi Restyanto

Editor : Basilius Triharyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup