KURIKULUM SEKOLAH: Kurikulum jangan membingungkan pemangku pendidikan

YOGYAKARTA - Kurikulum 2013 seharusnya didasari hasil evaluasi pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, sehingga tidak membingungkan pemangku pendidikan dan para guru.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 21 Desember 2012  |  21:35 WIB

YOGYAKARTA - Kurikulum 2013 seharusnya didasari hasil evaluasi pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, sehingga tidak membingungkan pemangku pendidikan dan para guru.

Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Wuryadi mengatakan perumusan dan perencanaan pengembangan dan redesain kurikulum 2013 tanpa didasari evaluasi pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.  "Hal itu akan membingungkan pemangku pendidikan dan para guru," katanya, Jumat (21/12/2012).

Menurut dia pada 'Refleksi akhir tahun kebijakan pendidikan nasional', implementasi kurikulum 2013 perlu memperhitungkan kapasitas dan kompetensi guru. Fungsi dan peran guru harus diberdayakan untuk ikut merumuskan dan merencanakan pengembangan dan redesain kurikulum 2013.

"Dengan demikian guru tidak hanya dijadikan objek tetapi juga subjek dalam merumuskan dan merencanakan pengembangan dan redesain kurikulum 2013," kata Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.

Ia mengatakan kurikulum 2013 seharusnya mempertimbangkan orientasi keberagaman siswa sesuai dengan wilayah dan satuan pendidikan. Hal itu penting karena implementasi KTSP 2006 belum efektif memperhitungkan keberagaman tersebut.

"Orientasi keberagaman siswa sesuai dengan wilayah dan satuan pendidikan yang sebenarnya telah diinisiasi dalam KTSP 2006 ternyata disamaratakan dalam kurikulum 2013. Seharusnya apa yang kurang dalam KTSP 2006 diakomodasi dalam kurikulum 2013," katanya.

Menurut dia keberagaman siswa sesuai dengan wilayah dan satuan pendidikan menjadi salah satu realitas pendidikan di Indonesia. Contohnya, Yogyakarta yang memiliki keistimewaan pendidikan.

"Di Yogyakarta seyogianya porsi kurikulum lokal lebih banyak dibandingkan dengan nasional karena daerah itu mempunyai basis atau modal keistimewaan pendidikan, yakni keraton, Muhammadiyah dan Tamansiswa, pondok pesantren dan pendidikan Nasrani, dan pendidikan kampung," katanya. (Antara/Endot Brilliantono)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Newswire

Editor : Reporter 1

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top