Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KOMODITAS PERKEBUNAN: Gubernur Se-Sumatra Tuntut Dana Bagi Hasil

MEDAN--Gubernur dari 10 provinsi di Pulau Sumatra menuntut jatah dana bagi hasil komoditas perkebunan untuk digunakan  membangun infrastruktur dan sarana pendukung pengembangan sektor pertanian.    Tuntutan tersebut dinilai mendesak
News Editor
News Editor - Bisnis.com 19 Desember 2012  |  18:47 WIB

MEDAN--Gubernur dari 10 provinsi di Pulau Sumatra menuntut jatah dana bagi hasil komoditas perkebunan untuk digunakan  membangun infrastruktur dan sarana pendukung pengembangan sektor pertanian.    Tuntutan tersebut dinilai mendesak direalisasikan karena manfaat ekspor kelapa sawit, karet, dan produk lain selama ini tidak langsung diterima oleh daerah penghasil, sehingga bisa menghambat kelangsungan produksi komoditas perkebunan di Sumatra. Dana bagi hasil menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatra, Rabu (19/12). Sebagian besar pemprov di Pulau Sumatra mengaku membutuhkan infrastruktur dan sarana lain untuk mengembangkan budidaya dan industri perkebunan secara langsung.   “Provinsi-provinsi se-wilayah Pulau Sumatra adalah daerah yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional,” ujar Plt Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho, selaku tuan rumah pertamuan itu.  Bahkan, ujarnya, sektor perkebunan dari daerah-daerah di wilayah Pulau Sumatra berperan penting memasok kebutuhan kelapa sawit di Indonesia dan di pasar internasional. Peran ini sangat berpotensial ditingkatkan. Rakor tersebut juga dihadiri oleh Gubernur dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepri, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan dibuka oleh  Menko Perekonomian Hatta Radjasa. 

Menanggapi tuntutan ini, Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengemukakan pihaknya tidak mungkin mengembalikan dana bagi hasil sektor perkebunan dalam bentuk uang tunai, seperti permintaan para Gubernur. “Tidak memungkinkan untuk mengembalikan dana bagi hasil sektor perkebunan dalam bentuk uang. Akan tetapi dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan perkebunan tersebut," jelasnya. Namun, di sisi lain, dia mengemukakan sampai saat ini dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan dukungan dari daerah dan pihak lain.  (k14/if)  


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Heru Rahmad Kurnia

Editor : Wan Ulfa Nur Zuhra

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top