KONSUMEN CERDAS: Kemendag Ajak Ormas Islam Buat Modul

JAKARTA—Kementerian Perdagangan berupaya untuk mewujudkan konsumen cerdas bersama dengan beberapa organisasi massa (ormas) Islam Indonesia melalui pembuatan modul. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Nus Nuzulia
News Editor | 17 Desember 2012 16:17 WIB

JAKARTA—Kementerian Perdagangan berupaya untuk mewujudkan konsumen cerdas bersama dengan beberapa organisasi massa (ormas) Islam Indonesia melalui pembuatan modul. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Nus Nuzulia mengatakan ormas memiliki potensi besar untuk memotivasi masyarakat dengan “bahasa komunitas” mereka. Selain itu mereka juga mempunyai sumber daya komposisi, kuantitas, maupun kualitas yang besar. “Dengan adanya modul mengenai konsumen cerdas ini diharpkan dapat menjadi bahan sosialisasi da’i maupun ustad kepada umatnya. Kami juga mengimbau agar masyarakat lebih teliti dalam membeli barang maupun jasa,” kata Nuzulia kepada pers, Senin (17/12). Ormas Islam yang bekerja sama dengan Kemendag di antaranya Muhammadiyah, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Majelis Ulama Indonesia, dan PP Aisyiyah Latifah. Nuzulia menambahkan berdasarkan penelitian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), hanya 11% dari konsumen Indonesia yang memahami mengenai hak dan kewajibannya sesuai UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nuzulia menjelaskan kerjasama dengan ormas Islam ini sebagai langkah awal mengingat 80% penduduk Indonesia menganut agama Islam. Selanjutnya, Ditjen SPK akan memperluas kerjasama dengan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengharapkan ada upaya dari Kemendag untuk bersinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan pengawasan pada klasifikasi bahan baku produk halal. “Saat ini jarang sekali saya melihat ada toko yang mau menjelaskan apakah bahan bakunya halal atau tidak. Misalnya saat kita membeli sepatu kulit. Kita tidak akan pernah apakah kulit tersebut halal,” tutur Khofifah. Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid mengatakan bahwa antara niaga dan jasa dengan konsumen terdapat asimetric information yang tidak bisa diubah. Dalam hal ini pedagang hanya menyampaikan hal baik mengenai produk sedangkan konsumen menginginkan informasi yang mendetail. “Maka konsumenlah yang harus cerdas.” (if) 

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Rio Sandy P.

Editor : Wan Ulfa Nur Zuhra

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup