JAKARTA: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani meminta agar penghinaan terhadap Presiden RI ke-3, BJ Habibie oleh mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin, menjadi agenda pembahasan saat Presiden SBY berkunjung ke negara tersebut.
Menurut Puan, saat Presiden SBY melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, beliau harus menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Malaysia atas kejadian tersebut. Selain itu, ujarnya, presiden juga perlu membahas berbagai isu lain seperti perlindungan atas TKI di Malaysia.
"Inilah momentum untuk membuktikan kekuatan diplomasi Indonesia secara nyata. Kita tentunya tidak mau bila di kemudian hari, Presiden Indonesia saat ini menerima hinaan dari negara lain," ujarnya di Kompakes Parlemen, Kamis (13/12).
Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan apa yang terjadi pada BJ Habibie menjadi preseden buruk ke depannya bagi Indonesia sebagai negara yang sejak Kongres Asia-Afrika memiliki posisi terpandang di dunia. Penghinaan terhadap Habibie, ujarnya, harus dijadikan tonggak oleh pemerintah Indonesia guna membuktikan kekuatan diplomasi negara yang berdaulat.
Menurut catatan, Presiden SBY akan melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada akhir Desember 2012. Kunjungan itu sebagai balasan atas kunjungan Yang Dipertuan Agung Malaysia beberapa waktu lalu.
Puan menyebutkan tanggapan pemerintah terkait pernyataan Zainuddin yang menyebut Habibie sebagai the dog of imperialism, secara jelas akan menjadi salah satu tolok ukur apakah posisi Indonesia di dunia benar-benar strategis. Penangan atas kasus tersebut, juga akan memiliki dampak nyata dalam hubungan internasional negara, ujar Puan.
“Kita sebagai negara bangsa tidak bisa diam saja ketika Pak Habibie dihina oleh mantan pejabat negeri lain demi kepentingan politik dalam negerinya sendiri. Ingat bahwa Pak Habibie adalah Presiden ke-3 RI, bukan 'mantan presiden'," ujar Puan. Dengan posisi demikian, berarti Habibie akan selalu jadi tokoh bangsa Indonesia sampai kapan pun.
DPR secara resmi sudah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia atas insiden penghinaan tersebut. Namun tanpa kekuatan diplomasi yang kuat maka nota dari DPR bisa hanya dianggap sebagai secarik kertas tanpa makna, ujarnya. Apalagi ketika Pemerintah Indonesia belum melayangkan surat protes kepada Pemerintahan Malaysia untuk permasalahan yang sama.
“Bila kita diam saja, noda hitam dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia akan terus bertambah dan malah jadi bom waktu. Kita ada persoalan TKI di Malaysia yang masih harus diperkuat perlindungannya," ujarnya. Puan menambahkan salah satu hal fundamental yang mengganjal hubungan kedua negara adalah soal perbedaan pendapat tentang warisan budaya seperti Batik, Reog, lagu Rasa Sayange, dan tari pendet.
"Masalah itu harusnya diselesaikan, bukan dibiarkan,” ujar politisi muda yang juga Anggota Komisi I DPR tersebut. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
