Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RESHUFFLE KABINET: Citra SBY bisa terangkat

JAKARTA—Meski momentum untuk reshuffle kabinet sudah terlambat dilakukan, namun kalau penggantian tersebut murni dilakukan berdasarkan kinerja, bukan politis, maka hal itu akan mampu mendongkrak citra Presiden SBY.Menurut Peneliti Senior Lembaga
M. Syahran W. Lubis
M. Syahran W. Lubis - Bisnis.com 12 Desember 2012  |  15:03 WIB

JAKARTA—Meski momentum untuk reshuffle kabinet sudah terlambat dilakukan, namun kalau penggantian tersebut murni dilakukan berdasarkan kinerja, bukan politis, maka hal itu akan mampu mendongkrak citra Presiden SBY.Menurut Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi sebenarnya momentum reshuffle paling tepat bagi Presiden SBY adalah pada awal tahun ini. Kalau hal itu dilakukan, ujarnya, pemerintah masih bisa memperbaiki kinerjanya di samping para menteri tersebut punya cukup waktu untuk melakukan perbaikan kinerja.“Seharusnya (reshuffle) awal tahun 2012, tetapi meski demikian, itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali kalau tidak didominasi oleh keperluan politik,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/12). Burhanuddin menyarankan SBY tidak hanya mengganti Menpora, Andi Mallarangeng yang mengunduran diri karena dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.Menurutnya, secara umum kinerja para menteri SBY tergolong mediocore sehingga perlu diganti. Akan tetapi Burhanuddin tidak mau menyebut menteri mana saja yang perlu diganti.“Kalau Presiden SBY mau meninggalkan legacy maka perombakan kabinet harus berbasis kinerja,” ujarnya.Akan tetapi Burhanuddin menyangsikan kalau pergantian dilakukan maka para menteri tersebut sudah tidak punya waktu lagi untuk bekerja. Apalagi, ujarnya, pada tahun 2013, kemungkinan besar akan muncul kegaduhan politik mengingat tahun 2014 kian mendekat.Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan Presiden SBY memperhatikan efek yang muncul seandainya melakukan perombakan kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Namun demikian, dia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak prerogatif presiden."Karena UUD 45, dia yang berhak menyusun kabinet. Mengangkat dan memberhentikan menteri hak prerogatif presiden. Presiden juga harus mendengar suara dari bawah, suara masyarakat, parlemen dan suara Indonesia. Apalagi ini akhir masa kabinet," ujar Hasrul.Dia mengatakan pemerintahan duet SBY-Boediono perlu akhir cerita bahagia dan tidak menimbulkan kegaduhan di Parlemen hingga di antara para menteri. Menurutnya, Presiden SBY tidak perlu mencopot menterinya yang berkinerja baik, namun yang membuat gaduh harus diganti."Menteri yang menyebut sekian nama dan direvisi, apakah menteri tersebut tidak merasakan beban keluarga," ujar Hasrul.Ketika ditanya apakah PPP sendiri siap jika menterinya dicopot, Hasrul mengatakan kalau diangkat siap maka seorang menteri juga harus siap untuk diberhentikan. Dia menyebutkan perlu ada transparansi supaya rakyat tahu SBY memberhentikan menterinya.“Dari dulu kita di luar kok, sekarang saja di dalam karena ditawari,” ujarnya. (Bsi)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top