JAKARTA : Kementerian Kehutanan mendapat nilai paling buruk dalam hasil survei integritas publik yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."Hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di bawah 6, yaitu izin pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan," ujar Deputi Pencegahan Iswan Helmi, Selasa (11/12/2012).Dia menambahkan bahwa KPK melakukan survei ini untuk terus memantau efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check and balance antara penyedi dan pengguna layanan publik.
Dia pun berharap melalui hasil survei ini bisa menjadi peringatan untuk setiap instansi pemerintah melakukan perbaikan."Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publiknya," paparnya.Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa peringkat dari hasil indeks integritas nasional (IIN), Jakarta berada di peringkat tengah. Menurutnya itu relatif lebih baik namun tidak bisa mencerminkan karena dari 172 pelayanan hanya tiga yang disurvei yakni SIUP (surat izin usaha perdagangan), IMB (izin mendirikan bangunan), dan KTP (kartu tanda penduduk).
"Yang disurvei SIUP, IMB sama KTP. Tapi kan Jakarta ini 172 pelayanan, kalau cuma 3 yang disurvei kan tidak mencerminkan," tegas Ahok. (bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
