Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MPR Jadi Lembaga Negara Pertama Terapkan Zona Integritas

JAKARTA: Majelis Permusyawaratan Rakyat tercatat sebagai lembaga negara yang pertama menerapkan Zona Integritas.Bagi lembaga negara, zona integritas MPR ini yang pertama, kata Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar

JAKARTA: Majelis Permusyawaratan Rakyat tercatat sebagai lembaga negara yang pertama menerapkan Zona Integritas."Bagi lembaga negara, zona integritas MPR ini yang pertama," kata Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, seusai acara penandatanagan Naskah Zona Integritas di Gedung MPR, Selasa (11/12/2012).

Dia menyatakan gembira karena sebagai lembaga legislatif, MPR telah menjadi lembaga pertama yang menerapkan zona integritas.Menurut Azwar, Zona Integritas merupakan kelanjutan dari penendatanganan Pakta Integritas dengan tujuan mempercepat pemberantasan korupsi di seluruh birokrasi dan institusi pemerintah. Selain itu, ujarnya, salah prioritas utama dari program itu adalah pembenahan dan reformasi birokrasi guna menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.“Konsep pemberantasan korupsi adalah harus dilakukan secara intensif, serius dan harus merupakan upaya bersama yang terpadu dan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Dia berharap birokarsi di Indonesia akan bersih dari KKN dan bersih dari politisasi.Azwar mencontohkan di daerah-daerah biasanya jika terjadi pergantian bupati maka kecenderungnnya adalah akan terjadi pergantian semua pejabat. Politisasi PNS tersebut, ujarnya, harus dicegah dan dihentikan melalui penerapan zona integrasi tersebut.Wakil Ketua MPR Melani Leimena mengharapkan pencanangan zona integritas di lingkungan MPR bisa menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya untuk memerangi korupsi."Semoga MPR bisa jadi contoh baik bagi lembaga negara lainnya," kata Melani dalam sambutannya menjelang acara penandatanganan Naskah Zona Integritas  tersebut.

Penandatanganan Zona Integritas itu dihadiri selain dihadiri Melani dan Azwar, juga dihadiri Komisioner Ombusdman, Ibnu Tricahyo, perwakilan dari BPK dan seluruh karyawan Sekjen MPR.Sekjen MPR Edy Siregar mengatakan selama ini telah menerapkan sistim anggaran berbasis kinerja."Kita secara konsisten terus melaksanakan transparansi anggaran, tujuannya agar mewujudkan lingkungan yang bersih dari korupsi," ujarnya.

Edy juga mengajak seluruh karyawan di lingkungan Sekjen MPR terus menjaga integritas serta komitmen yang telah ada. (bas)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper