Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PENGURANGAN EMISI: Negara Maju Diminta Laporkan Strategi Pendanaan

Inda Marlina
Inda Marlina - Bisnis.com 11 Desember 2012  |  23:30 WIB
JAKARTA: Indonesia dan sejumlah negara berkembang menuntut negara-negara maju untuk melaporkan pembuatan strategi dan pendekatan mereka dalam pendanaan jangka panjang ke COP-19 di Warsawa, Polandia pada akhir 2013.
 
Ketua Delegasi RI Rachmat Witoelar mengatakan Indonesia meminta negara maju menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya pengurangan emisi.
 
Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Rusia dan Selandia Baru diharapkan dapat membuat komitmen yang berimbang di dalam jalur lain di bawah konvensi perubahan iklim PBB.  
 
Dia memaparkan keputusan yang dinilai positif dalam KTT Perubahan Iklim kali ini mengenai pendanaan adalah kesediaan negara maju untuk melaporkan bagaimana mereka akan membuat strategi dan pendekatan dalam upaya memobilisasi pendanaan jangka panjang. 
 
Hal itu akan dilaporkan pada COP- 19 di Warsawa, Polandia akhir 2013.
 
"Indonesia bersama beberapa negara berkembang menuntut strategi dan pendekatan bagi penyediaan pendanaan bagi negara berkembang, agar aliran dan sumber dana yang akan dimobilisasi oleh negara maju transparan dan dapat diperkirakan," kata Rahmat dalam keterangan pers, Selasa (11/12/2012).
 
Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam keterangannya juga menyebutkan bahwa negara berkembang juga memerlukan bantuan pendanaan untuk melaksanakan berbagai aksi pengurangan emisi mereka meski tidak diwajibkan oleh Konvensi UNFCCC. 
 
Tanpa adanya keputusan mengenai angka tersebut, demikian DNPI, negara berkembang mengkhawatirkan akan terjadi kesenjangan pendanaan setelah periode pendanaan jangka pendek (fast-start finance) senilai US30 miliar yang berakhir tahun ini. 
 
"Di Doha, negara berkembang meminta agar penyaluran pendanaan jangka panjang tersebut dimulai dengan kerangka tiga tahun 2013-2015 atau  mid-term financing dengan nilai dana US$60 miliar," kata DNPI.
 
Angka konkret tersebut sangat diperlukan agar negara berkembang memiliki kepastian mengenai pendanaan yang tersedia.   (ra)
 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Basilius Triharyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top