Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO: Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Diperluas

JAKARTA: Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro yang disahkan pada hari ini, Selasa (11/12), memberikan mandat kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam perizinan, pengaturan, dan pengawasan.Dalam Undang-undang yang telah dibahas sejak 2011 tersebut dinyatakan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 11 Desember 2012  |  18:18 WIB

JAKARTA: Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro yang disahkan pada hari ini, Selasa (11/12), memberikan mandat kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam perizinan, pengaturan, dan pengawasan.Dalam Undang-undang yang telah dibahas sejak 2011 tersebut dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebelum menjalankan kegiatan usaha. Undang-undang tersebut juga mewajibkan OJK untuk membuat tata cara perizinan usaha bagi LKM.Selain itu, Pasal 28 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Khusus untuk pembinaan, OJK wajib melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.Namun, pembinaan dan pengawasan yang dimaksud akan didelegasikan oleh OJK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. LKM juga wajib menyampaikan laporan keuangan setiap 4 bulan ke OJK.Undang-undang tersebut menjelaskan definisi LKM sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan, pengelolaan simpanan, dan jasa konsutlasi pengembangan usaha bagi usaha mikro dan masyarakat. LKM dapat berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.Meskipun dapat menerima simpanan, namun LKM dilarang membuat produk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. LKM juga juga dilarang melakukan kegiatan usaha valuta asing, usaha perasuransian sebagai penanggung, dan bertindak sebagai penjamin.LKM juga dilarang memberikan pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM yang berada dalam kabupaten/kota yang sama. LKM juga dilarang melakukan usaha, selain pembiayaan, pengelolaan simpanan dan jasa konsultasi pengembangan usaha.Pihak OJK belum bisa dikonfirmasi mengenai perluasan kewenangan sesuai dengan mandat undang-undang LKM. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto dan  Anggota Komisioner OJK Firdaus Djaelani tidak membalas pesan singkat dari Bisnis. (bas) 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Donald Banjarnahor, Farodilah Muqoddam

Editor : Aang Ananda Suherman

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top