Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

JAJANAN SEKOLAH: Badan POM Klaim 76% Aman utuk Anak Sekolah

JAKARTA:  Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terus mengampanyekan jajanan sehat, aku sehat. Hasilnya, sampai Juni 2012, sebanyak 76%  pangan jajanan anak sekolah  (PJAS)  di Indonesia telah memenuhi  persyaratan keamanan.
Adhitya Noviardi
Adhitya Noviardi - Bisnis.com 10 Desember 2012  |  03:15 WIB

JAKARTA:  Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terus mengampanyekan jajanan sehat, aku sehat. Hasilnya, sampai Juni 2012, sebanyak 76%  pangan jajanan anak sekolah  (PJAS)  di Indonesia telah memenuhi  persyaratan keamanan.

Berdasarkan hasil sampling dan pengujian  yang dilakukan oleh Badan POM, jumlah ini terus meningkat sejak dicanangkannya Gerakan Nasional Menuju PJAS yang Aman, Bermutu dan Bergizi oleh Wakil Presiden RI pada  31 Januari 2011. Dan telah ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) PJAS.

RAN PJAS dilaksanakan melalui penerapan lima strategi, yaitu perkuatan program PJAS,  peningkatan awareness komunitas PJAS, peningkatan kapasitas sumber daya PJAS, modeling dan replikasi kantin sekolah, dan optimalisasi manajemen Aksi Nasional PJAS.

“Capaian keamanan PJAS terus menunjukkan peningkatan yang bermakna,  dimana  PJAS yang memenuhi  syarat (MS) pada 2008-2010 sebesar 56-60%, meningkat menjadi 65% pada 2011, dan 76%  hingga Juni 2012,” kata Lucky Oemar Said, Kepala Badan POM, dalam siaran persnya Minggu (9/12/2012).

Dia menyebutkan dampak Aksi Nasional PJAS sampai November 2012, diperkirakan dapat melindungi  sekitar 1,3 juta siswa dari PJAS yang tidak aman.

 Dalam Aksi Nasional ini, katanya, Badan POM  telah mengoperasionalisasikan mobil laboratorium  keliling ke 1.291 sekolah  dasar, dan  melakukan pembinaan kepada 80.000 orang guru SD, 80.000 orang pedagang PJAS di sekitar sekolah, dan 24.000 pengelola kantin, serta memberikan 100 Piagam Bintang Keamanan Pangan untuk SD/MI di 20 provinsi.  

Keberhasilan program ini, tambahnya, tidak lepas dari peran serta  lintas  sektor terkait. Untuk itu, pada 2011 komitmen lintas sektor tingkat pusat diwujudkan dalam  Surat Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Perindustrian.

Sementara itu pada tahun ini, kata Lucky, perkuatan komitmen pemerintah daerah terus dibangun melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di 32 provinsi, dengan melibatkan 160 kabupaten/kota.

Untuk lebih mensinergikan program pengawasan dan pembinaan PJAS, serta meningkatkan program PJAS secara optimal sampai ke tingkat sekolah di seluruh wilayah Indonesia, maka dilaksanakan diseminasi program dan pencapaian hasil melalui kegiatan workshop  dan Pameran  Nasional PJAS dengan tema Jajanan Sehat, Aku Sehat. 

Untuk itu pada Sabtu (8/12), dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala Badan POM dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tentang Kerjasama Pengembangan Program Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Obat dan Makanan.

Penandatanganan ini, kata Lucky, dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi seluruh jajaran di bidang obat dan makanan, sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sekaligus sejalan dengan Peraturan Presiden RI No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Selain itu akan diberikan penghargaan terhadap 7 sekolah dasar pemenang  Lomba Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah se-Indonesia. Terdiri dari juara I-III dan juara harapan I-IV, yang berasal dari 7 provinsi, yaitu  D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jambi, dan Jawa Tengah.

Memurut dia, jaminan atas keamanan, mutu dan gizi pangan  mempunyai  kontribusi besar pada pembentukan kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM) suatu bangsa, yang akan mempengaruhi daya saing bangsa di tingkat global.

“Oleh karena itu, pengawasan pangan perlu mendapat prioritas karena secara langsung dapat melindungi  kesehatan masyarakat, terutama dari pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi,” ungkapnya. (sut)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top