JAKARTA: Pemerintah menyiapkan setidaknya dua opsi mekanisme bisnis pembentukan PT Hutama Karya (Persero) sebagai BUMN operator jalan tol nasional.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Achmad Gani Gazaly mengatakan saat ini ada dua opsi itu masih dibahas di tingkat kementerian.
Dia mengatakan, opsi pertama, perusahaan akan menjadi agent of development, dimana proyek yang digarap merupakan proyek penugasan dari pemerintah.
Dengan opsi ini, maka proyek yang digarap yakni yang kelayakan finansial rendah, sehingga pembiayaan akan bersumber dari pendanaan campuran dari APBN, ekuitas perusahaan, dan pinjaman perbankan.
"Opsi ini mirip dengan konsep build operate transfer (BOT), tetapi dukungan pemerintah menjadi mayoritas dari total kebutuhan investasi," ujarnya di Jakarta Rabu (3/10/2012).
Opsi kedua, katanya, mekanisme pengembangan usaha pola Build Operate Lease (BOL), dimana pembangunan dan pengoperasian jalantol dibiayai oleh Hutama Karya.
Kemudian, pemerintah akan membayarkan kompensasi fee kepada perseroan dalam jangka waktu tertentu, mengingat masih rendahnya tingkat kelayakan di ruas tersebut.
Selain itu, Hutama Karya juga dimungkinkan untuk menjual proyek tol tersebut kepada investor jika tingkat kelayakannya sudah memadai.
Skema itu, lanjutnya, dapat diterapkan dengan mengacu pada Undang-undang No. 38/2004 tentang Jalan. Dalam pasal 50 ayat 5 aturan tersebut menyatakan dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha, pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
