JAKARTA: Sebanyak 13 direktur Amnesty International (AI) meminta kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung melakukan investigasi baru terhadap kasus pembunuhan aktivis Munir bin Said Thalib serta membawa para pelakunya ke pengadilan dengan standar hak asasi manusia (HAM) internasional.
Sejumlah elemen masyarakat memperingati hari terbunuhnya Munir pada setiap 7 September, dan tahun ini merupakan peringatan yang kedelapan. Sebanyak 13 direktur AI itu mewakili negara dan teritorial yakni Amerika Serikat, Australia, Belanda, Filipina, Hongkong, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Selandia Baru, Swedia, Nepal, serta Thailand.
“Kegagalan untuk membawa semua mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan - delapan tahun setelah kematian Munir - menimbulkan keprihatinan serius tentang kesediaan Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini dan untuk memerangi impunitas terus-menerus,” demikian seperti yang disampaikan AI dalam laman resminya.
AI mengatakan kurangnya akuntabilitas dalam kasus Munir akan berkontribusi terhadap kekhawatiran di kalangan para pembela kasus HAM. Akuntabilitas yang benar, lanjut organisasi tersebut, akan membuat mereka terlindungi secara lebih baik dalam aktivitasnya.
Sahabat Munir, sebuah aliansi bersama, menegaskan pihak Istana lupa bahwa fakta persekongkolan jahat pembunuhan Munir ini sudah jelas-jelas terbukti secara hukum. Pollycarpus, Indra Setiawan dan Rohainil Aini yang menjalani hukuman karena divonis sebagai pelaku yang digerakkan untuk membunuh Munir.
"Sudah barang tentu ada pelaku yang menggerakkan. Tetapi Presiden SBY beserta jajaran aparat penegak hukumnya justru mengaburkan fakta, menghapus jejak, serta memutus rantai para pelaku pembunuhan Munir,” demikian Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar dalam siaran pers di Jakarta.
Menurut aliansi tersebut, Presiden SBY beserta aparat penegak hukumnya justru melakukan dan mengajarkan sikap yang tak terhormat, yakni mengingkari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Sahabar Munir mengingatkan kembali kepada Presiden SBY beserta jajaran aparat penegak hukumnya agar tidak menjadikan Indonesia menjadi negara ingkar keadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
