Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PENILAIAN KPPU: Soal harga gas, KPPU minta pemerintah turun tangan

JAKARTA: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai pemerintah sebagai regulator harus turun tangan untuk menetapkan harga gas.Menurut Kepala KPPU Tadjuddin Noer Said penentuan harga gas tidak dapat diserahkan pada pelaku usaha agar konsisten dengan
Wisnu Wijaya
Wisnu Wijaya - Bisnis.com 31 Mei 2012  |  15:19 WIB

JAKARTA: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai pemerintah sebagai regulator harus turun tangan untuk menetapkan harga gas.Menurut Kepala KPPU Tadjuddin Noer Said penentuan harga gas tidak dapat diserahkan pada pelaku usaha agar konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, MK telah melakukan uji formil dan metriil atas Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, salah satu hasilnya membatalkan pasal 28.

“KPPU menilai mekanisme persaingan usaha dalam gas tetap ada meskipun pemerintah menetapkan harga karena bisa saja pemerintah menetapkan harga batas tertinggi dan menyerahkan harga di bawahnya pada mekanisme persaingan,” katanya hari ini, 31 Mei 2012.

Pernyataan itu sehubungan dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang menaikkan harga jual gas ke konsumen di wilayah Jawa bagian Barat sejak 1 Mei 2012 seiring dengan kenaikan harga beli gas dari KKKS migas.

Tadjuddin mengatakan selepas dicabutnya pasal 28 UU No. 22/2001 oleh MK maka yang berhak menentukan harga gas adalah pemerintah. Perusahaan Gas Negara, katanya, adalah entitas perusahaan yang tidak bisa disebut pemerintah. Menurutnya, berdasarkan pengertian minyak bumi pasal 1 angka (1) UU No 22/2001,pengaturan harga bahan bakar minyak juga meliputi harga gas.

Kondisi di lapangan, imbuhnya, pemerintah mengadopsi putusan MK nomor 20/PUU-V/2007 dengan menetapkan harga sebagai kewenangan pemerintah. Namun, itu hanya menyangkut bahan bakar minyak dan gas subsidi dengan spesifikasi tertentu dan tetap memberlakukan persaingan pada pasar nonsubsidi.

“Seharusnya pemerintah sesuai putusan MK menetapkan harga tidak saja BBM dan gas subsidi, namun meliputi pula harga BBM dan gas nonsubsidi,” tegas Tadjuddin.(mmh)

BERITA LAINNYA:


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Intan Permatasari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top