Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

AGENDA WAPRES: Boediono umumkan Strategi Berantas Korupsi sore ini

JAKARTA: Wakil Presiden Boediono akan merilis aturan baru mengenai strategi pemberantasan korupsi pemerintah untuk jangka panjang pada sore nanti.Laman resmi wapres menyebutkan Boediono akan menyampaikan aturan baru itu melalui keterangan pers pada pukul
Aprilian Hermawan
Aprilian Hermawan - Bisnis.com 30 Mei 2012  |  08:04 WIB

JAKARTA: Wakil Presiden Boediono akan merilis aturan baru mengenai strategi pemberantasan korupsi pemerintah untuk jangka panjang pada sore nanti.Laman resmi wapres menyebutkan Boediono akan menyampaikan aturan baru itu melalui keterangan pers pada pukul 15.00 WIB di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan.

 

Sebelum itu.  Pada pagi hari pukul 10.00 WIB,  Boediono akan mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Ketua BPK Hadi Purnomo yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun (LHP LKPP) 2011.Selama beberapa bulan terakhir,  Boediono bersama para menteri dan Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) menyusun strategi nasional (stranas) pemberantasan korupsi jangka menengah (2012-2014) dan jangka panjang (2012-2025).Dalam rapat pada 1 Mei 2012 lalu, Boediono mengatakan strategi pemberantasan korupsi ini akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres).Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisyahbana menyampaikan bahwa perpres itu  mengatur antara lain mekanisme pelaporan pencapaian target-target pemberantasan korupsi, termasuk juga persiapan pelaksanaan di berbagai instansi dan daerah.Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4, mengatakan materi yang baru dari stranas ini, antara lain, adalah cakupannya yang menjangkau seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Indonesia. Stranas ini nanti diperinci menjadi rencana-rencana aksi nasional dan juga rencana aksi daerah.Semua pemerintah kota dan pemerintah kabupaten itu juga harus mengikuti format standar pelaporan delapan kolom yang selama ini dipakai oleh lembaga pemerintah dalam melaporkan pencapaiaannya ke UKP4."Ini tantangan yang cukup berat," tutur Kuntoro. (faa) 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Dara Aziliya

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top