Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

GRASI CORBY: Posisi Presiden dianggap makin lemah

JAKARTA: Munculnya usulan interpelasi DPR terkait pemberian grasi terhadap Schapelle Corby menunjukkan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin lemah meski masih menjabat lebih dari dua tahun lagi.Demikian dikemukakan oleh anggota
M. Syahran W. Lubis
M. Syahran W. Lubis - Bisnis.com 28 Mei 2012  |  16:35 WIB

JAKARTA: Munculnya usulan interpelasi DPR terkait pemberian grasi terhadap Schapelle Corby menunjukkan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin lemah meski masih menjabat lebih dari dua tahun lagi.Demikian dikemukakan oleh anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat dalam dikusi soal “Empat pilar bernegara” di Gedung MPR hari ini. Selain Martin, turut menjadi nara sumber dalam diskusi itu Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin.“Kepemimpinan (Presiden SBY) ini makin lemah. Padahal masih dua setengah tahun lagi. Kok Corby mau diinterpelasi?,” ujarnya. Meski menilai kepemimpinan Presiden SBY kian lemah, namun dia mengakui pemberian grasi terhadap warna negara Australia itu merupakan hak prerogatif presiden.Martin menyebutkan usulan interpelasi muncul karena pemerintah tidak memberikan alasan yang jelas.  Padahal, ujarnya, puluhan warga Indonesia yang terlibat kejahatan kejahatan termasuk terkait narkoba di luar negeri juga mendapat pengampunan dari pemerintah setempat.“Munculnya interpelasi ini memang menunjukkan kharisma presiden mulai berkurang,” ujarnya. Dia menyebutkan bahwa ke depan Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan tegas sehingga berbagai persoalan bangsa bisa diselesaikan dengan cepat.Wakil Ketua MPR, Lukman Saifuddin mengatakan muara dari segala persoalan bangsa saat ini berasal dari soal kepemimpinan. Menurutnya segala aturan yang dibuat pemerintah sudah memadai namun dari sisi pelaksanaannya masih belum maksimal.Lukman menyayangkan keputusan grasi yang dikeluarkan Presiden SBY terhadap Corby. Pasalnya, kejahatan narkoba termasuk di antara tigak kejahatan yang tidak boleh ditolerir sebagaimana yang sering didengungkan Presiden SBY sendiri. Dia menyebutkan selain kejahatan narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme merupakan kejahatan kemanusian yang tidak boleh ditolerir.“Pemberian grasi ini, menurut saya, bertentangan dengan beberapa pernyataan presiden yang menyatakan kejahatn ini (narkoba) merupakan kejahatan luar biasa. Ini tidak bisa ditolerir karena akan menjadi presden nantinya,” ujarnya menegaskan.Secara terpisah, pakar Hukum Internsional, Hikmahanto Juwana mengatakan pemberian grasi tersebut berpotensi melanggar sumpah Presiden dalam menjalankan Undang-undang."Pemberian grasi kepada Corby, berpotensi melanggar sumpah Presiden untuk menjalankan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya selurus-lurusnya," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) tersebut.(api)

 

 

BACA JUGA:

Skandal seks DPR mulai terkuak

Kekhawatiran data China pukul saham pertambangan

Hasil F1 Monaco, Webber juaranya

Rossi masuk Honda gantikan Stoner?

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top