Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

MORATORIUM HUTAN: 12 LSM minta izin lama dikajiulang

 
Inda Marlina
Inda Marlina - Bisnis.com 21 Mei 2012  |  21:02 WIB

 

 

JAKARTA: Sebanyak 12 organisasi pemantau lingkungan meminta upaya moratorium dalam rangka penghentian aktivitas kehutanan juga dilakukan dengan mengkaji kembali izin-izin lama yang dianggap bermasalah, dan tak terhenti pada penyetopan izin baru saja.
 
 
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan mengatakan di tengah ancaman kerusakan hutan dalam masa transisi, moratorium merupakan langkah terakhir untuk menyelamatkan hutan yang benar-benar riil.  Namun di sisi lain, menurutnya,  penguasaan hutan yang disediakan oleh kerangka hukum formal sangat timpang antara kelompok pengusaha dengan masyarakat yang hidup di sekitar hutan.
 
 
"Untuk itu moratorium konversi hutan tidak bisa dibatasi oleh waktu melainkan ditentukan oleh pemenuhan prasyarat dasar yang diukur melalui kriteria dan indikator pengelolaan hutan berkelanjutan," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin 21 Mei 2012.
 
 
 "Moratorium juga diberlakukan tidak terbatas hanya pada ijin baru, tetapi juga meliputi peninjauan ulang atas ijin-ijin yang sudah dikeluarkan dan penghentian penebangan dengan menggunakan izin lama."
 
 
Organisasi lingkungan tersebut menilai masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan jumlahnya lebih banyak tetapi justru menikmati hak atas sumber daya hutan yang sangat terbatas. Bahkan, kata Abetnego, seringkali dianggap ilegal dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sekala besar yang umumnya hidup dan mengontrol bisnisnya dari kota.
 
 
Deklaraasi 12 organisasi itu juga menyatakan  keberhasilan moratorium dapat dilihat dari capaian-capaian yang dilakukan dalam tahapan penghentian aktivtas kehutanan tersebut   "Ini dengan memastikan implementasi  penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut," ujar Abetnego. "Selain itu, mengakaji ulang keseluruhan perizinan di bidang sumber daya alam, serta  memastikan kontribusi terukur dari semua sektor berbasis lahan."
 
 
Tak hanya itu, para organisasi itu  juga menilai tahapan lainnya adala transparansi dalam penegakan hukum atas kejahatan kehutanan, strategi jangka panjang kebutuhan kayu dalam negeri, dan penyelesaian masalah-masalah sosial. Deklarasi bersama itu juga menyoroti akan pentingnya invetarisasi dan penilaian kawasan hutan berdasarkan nilai penting ekologis untuk penyelamatan hutan yang paling terancam.
 
 
Selain Walhi, organisasi lainnya yang ikut mendeklarasikan hal itu adalah ICEL, Huma, Telapak, Debt Watch, Sawit Watch, Greenpeace, Forest Watch Indonesia, Greenpeace, Bank Information Center, JKPP, AMAN serta KPSHK.(msb)
 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Anugerah Perkasa

Editor : Novita Sari Simamora

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top