JAKARTA: Untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak yang sangat kompleks, Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak (Kemen PP&PA), melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta jajarannya.
“Perlu dukungan dan kerja kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan, baikdi pusat dan daerah, agar kondisi tersebut dapat ditangani secara baik dan menyeluruh,” kata Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri PP&PA, seperti dikutip dari siaran pers Humas Kemen PP&PA, hari ini, Selasa, 8 Mei 2012.
Dalam Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Rakorda Pembangunan PP & KB) yang berlangsung di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Sumatra Barat, sejak kemarin, Linda mengatakan bahwa kegiatan tersebut perlu untuk mengetahui dan mengatasi, serta mencari solusi berbagai masalah yang muncul.
“Rakorda ini merupakan wujud dari kolaborasi kepedulian pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Barat, untuk meningkatkan penguatan kelembagaan terkait kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Meneg PP & PA juga menyaksikan komitmen Pemprov Sumbar yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam mewujudkan penguatan kelembagaan tersebut, melalui penandatanganan MoU dengan sejumlah walikota dan bupati wilayah Sumbar.
Linda menambahkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional yang sedang dijalankan. Dari jumlah total penduduk Indonesia pada 2011, katanya, kurang lebih separuhnya adalah perempuan. Proporsi tersebut diperkirakan tidak akan mengalami perubahan secara signifikan hingga beberapa tahun ke depan.
“Jumlah penduduk perempuan yang besar tersebut akan sangat berpotensi memberikan keuntungan besar bagi kehidupan bangsa dan negara, jika mereka diberdayakan dengan memberikan kesempatan dan peluang yang sama dengan kaum laki-laki, dalam berbagai bidang pembangunan,” ujarnya.
Badan PP dan KB Provinsi Sumbar, sebagai unit kerja yang diberi tanggung jawab untuk menangani persoalan perempuan, anak, serta KB di wilayah Sumatera Barat, katanya, diharapkan dapat melaksanakan tugas dan amanat tersebut dengan baik.
Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih adanya kesenjangan partispasi pembangunan antara perempuan dan laki-laki, terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik yang lebih luas, lanjut Linda, merupakan sebagian dari permasalahan yang perlu diselesaikan.
Selain itu, tambahnya, masih adanya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, menjadi tantangan sendiri yang harus diatasi. “Keadaan tersebut secara tidak langsung berdampak pada rendahnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan pengambilan keputusan,” ujarnya.
Melalui Rakorda ini, katanya, baik pemerintah pusat maupun Provinsi Sumbar sangat berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi, dan tindak lanjut yang lebih komprehensif, fokus, dan konkrit dalam mendukung percepatan terwujudnya kesetaraan gender, serta terpenuhinya hak anak di wilayah ini.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
