SISA ANGGARAN LEBIH: Kementerian PU baru bisa cairkan pada Mei

JAKARTA: Pemanfaatan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp12,29 triliun untuk proyek pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum diperkirakan baru dapat dicairkan dalam kurun waktu satu bulan ke depan.Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Waskito Pandu mengatakan saat ini pihaknya masih memproses revisi sekitar 1000 daftar isian rencana anggaran (DIPA) akibat adanya perubahan pengalokasian anggaran.Perubahan anggaran yang nantinya akan dimasukan di dalam APBN P Kementerian PU, tidak hanya terkait penambahan dana SAL, tetapi juga pengurangan anggaran Rp1,052 triliun, pemanfaatan sisa lelang Rp1,054 triliun, termasuk pencairan dana blokir Rp3,93 triliun.Setelah revisi DIPA tersebut diselesaikan, PU langsung mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk diproses dan segera dicairkan, sebab seluruh anggaran tersebut telah disetujui di DPR.“Perkiraan paling cepat revisi DIPA selesai sebulan ke depan (akhir Mei), setelah itu baru bisa diproses oleh Kemenkeu untuk segera dicairkan dan masuk dalam APBN P,” ujarnya, hari ini.Anggaran awal di Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun ini awalnya sebesar Rp62,56 triliun. Dari nilai tersebut, Rp3,93 triliun diantaranya terblokir seperti dana-dana loan dan proyek multiyears, dan ada pemanfaatan anggaran sisa lelang Rp1,05 triliun.Di samping itu, PU juga mendapatkan penambahan anggaran SAL Rp12,29 triliun dan pengurangan anggaran untuk penghematan sebesar Rp1,05 triliun.Aanggaran SAL di Kementerian PU ini akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia timur, terutama di 6 provinsi dengan rencana alokasi sebesar Rp7,39 triliun.Selain itu, juga akan digunakan untuk ketahanan pangan dan peningkatan produksi lumbung beras dengan alokasi Rp1,62 triliun.Untuk mendukung Koridor Ekonomi Nasional yang merupakan bagian dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan dialokasikan dana Rp1,12 triliun.Sementara pembangunan infrastruktur perbatasan, khususnya untuk perbaikan jalan dianggaran Rp1,1 triliun. Serta mitigasi bencana banjir di pulau Jawa terutama di Pantura mendapatkan tambahan Rp1,06 triliun. (faa)