ISYARAT ISTANA dan Cikeas sudah jelas. Reshuffle kabinet sepertinya tinggal menghitung hari.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam bahasa staf khususnya Daniel Sparingga, tengah mencari hari baik untuk mengumumkan perubahan komposisi kabinet.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyebut dengan kalimat “[reshuffle kabinet] tunggu tanggal mainnya.”
Isyarat dari Cikeas terlihat ketika petinggi PKS tidak diundang pada ‘makan malam’ ketua umum anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) di kediaman SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Dalam bahasa yang lebih konkret, perubahan komposisi kabinet adalah kemungkinan dicopotnya menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyusul sikap mbalelo partai itu dalam voting rapat paripurna DPR mengenai rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
PKS menyumbangkan tiga kader terbaiknya dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yaitu Menteri Pertanian Suswono, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
Reshuffle kabinet seperti menjadi konsekuensi logis dari perpecahan yang terjadi Setgab koalisi partai politik pendukung pemerintahan SBY dan Wapres Boediono.
Sepertinya persoalan reshuffle adalah masalah antara Setgab dan SBY di satu pihak dengan PKS di pihak lain. Karena PKS dianggap membangkang, maka tiga kadernya harus hengkang dalam kabinet.
SOAL PEMBAGIAN KURSI
Padahal, menurut saya, persoalan tidak sesederahana itu. Jabatan menteri seharusnya dipandang bukan lah semata-mata pembagian kursi di antara para partai pendukung Setgab.
Pergantian menteri akan punya implikasi yang panjang dari sudut birokrasi pemerintahan dan kelanjutan berbagai program di masing-masing kementerian.
SBY sudah seharusnya memandang pergantian menteri bukan semata soal koalisi dalam bentuk bagi-bagi kursi.
Yang terjadi sekarang, reshuffle kabinet disederhanakan menjadi persoalan elite politik. Bukan lagi dalam konteks pemerintahan secara menyeluruh.
Padahal, pertimbangan pergantian menteri selayaknya menggunakan parameter kinerja menteri yang bersangkutan di departemennya—terserah dari mana asal partainya. Kalau jelek yah ganti saja. Kalau bagus, kenapa harus diganti?
Rakyat jelas tidak akan mendapatkan apa-apa kalau menteri diganti. Perombakan kabinet kali ini, kalau itu terjadi, jelas hanyalah untuk menyenangkan suasana kebatinan elite partai yang berseteru di Setgab.
Presiden SBY tentu seharusnya lebih memperhitungkan kepentingan rakyat karena dia sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan sekadar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat apalagi semata Ketua Setgab.
Toh, Presiden SBY bisa tahu dengan cepat apa yang sudah dilakukan seorang Suswono, Tifatul, dan Salim Segaf. Bagaimana kinerja kementeriannya, dan seterusnya.
Kalau memang tiga menteri asal PKS tersebut menunjukkan kelasnya sebagai menteri yang berhasil, mengapa harus diganti?
Sebagai Ketua Dewan Pembina, SBY tentu tidak punya kesulitan berarti untuk meredam suara para elite di Partai Demokrat yang menginginkan menteri PKS cabut dari Setgab.
SBY tetap bisa menjaga wibawa partai dan Setgab dengan menegaskan bahwa PKS sudah tidak ada lagi dalam struktur koalisi. Namun, dia tetap mempertahankan Suswono, Tifatul, dan Salim dalam kabinet karena tiga orang itu masih dibutuhkan perannya.
Kalau ternyata PKS tetap ngotot meminta kadernya mundur dari jabatan menteri, SBY tinggal menawarkan kepada yang bersangkutan apakah akan mundur karena tunduk kepada keputusan partai, atau tetap di kabinet karena pemerintah membutuhkan tenaganya.
Seandainya tiga menteri asal PKS itu memilih tunduk kepada keputusan partai, SBY tinggal menjelaskan kepada rakyat bahwa menteri PKS mundur karena diminta partainya bukan karena diberhentikan SBY.
Mudah-mudahan, SBY benar-benar lebih menghitung kepentingan rakyat dan pemerintahannya, ketimbang harus menuruti syahwat politik elite parpol di Setgab terutama Partai Demokrat. ([email protected])
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
