PONTIANAK: Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mendapat bantuan sebanyak empat satuan setingkat kompi (SSK) Brimob dari Mabes Polri untuk menjaga keamanan di Kota Pontianak dan sekitarnya.
"Bantuan sebanyak empat SSK Brimob dari Mabes, datang tadi pagi, di antaranya dua SSK dari Pelopor Brimob Bogor dan dua lagi dari Satuan Brimob Polda Jawa Tengah," kata , kata Kepala Polda Kalbar Brigadir Jenderal (Pol) Unggung Cahyono saat menggelar pertemuan dengan para tokoh masyarakat di Mapolda Kalbar di Pontianak, Jumat seperti dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan pihaknya memang meminta bantuan tambahan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pascainsiden antara dua kelompok pada Rabu siang (14/3) dan Kamis malam (15/3).
"Saya tidak mau ambil risiko, sehingga meminta bantuan tambahan aparat keamanan, pascainsiden antar dua kelompok kemarin," kata Unggung.
Empat SSK Brimob atau sekitar 560 personel keamanan bantuan dari Mabes Polri itu semuanya ditugaskan di Kota Pontianak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Unggung menyatakan saat ini situasi keamanan di Kota Pontianak dan sekitarnya aman."Saya sejak pukul 07.00 WIB sudah putar-putar keliling Kota Pontianak, alhamdulillah Pontianak aman dan kondusif," katanya.
Masyarakat diminta untuk mempercayakan penyelesaian permasalahan itu pada aparat keamanan dan aparat pemerintah, katanya.
"Bila masyarakat menerima informasi atau berita yang berbau suku, ras, agama dan etnis agar tidak disebarkan kepada orang lain, namun cek kebenaran isu tersebut kepada aparat keamanan maupun pemerintah," ujarnya.
Masyarakat atau kelompok dilarang membawa senjata tajam maupun senjata api, karena hal itu bertentangan dengan UU Darurat No. 12 tahun 1951. "Mari kita ciptakan situasi keamanan Kalbar yang kondusif agar bisa menjalankan aktivitas dengan tenang dan aman," imbau Kapolda Kalbar.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Erwin Hudawi Lubis mengajak semua elemen masyarakat, terutama kelompok yang berselisih paham untuk saling meredakan agar tidak berkepanjangan.
"Kami imbau Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar dan FPI untuk sama-sama menahan diri serta tidak bertindak anarki," ujarnya.(api)
