Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AKTIVITAS ORMAS: NU kini punya 2 kantor

JAKARTA: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menambah ruang kantor baru untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam  menjalankan syiar Islam dan memberdayakan masyarakat.Gedung baru PBNU itu terletak  di Jalan Taman Amir Hamzah. 5, Menteng,

JAKARTA: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menambah ruang kantor baru untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam  menjalankan syiar Islam dan memberdayakan masyarakat.Gedung baru PBNU itu terletak  di Jalan Taman Amir Hamzah. 5, Menteng, Jakarta Pusat dan mulai digunakan hari ini Senin (27/02).

 

Gedung baru ini dibangun dengan biaya total Rp4,8 miliar dan merupakan, kantor yang kedua setelah gedung operasional pertama diresmikan di Jalan Kramat Raya No.164, Salemba, Jakarta Pusat pada 2001 silam.“Gedung lama sudah terlalu sesak, makanya dibangunkan yang baru. Semoga gedung baru ini bisa menjadikan kinerja lembaga,  dan badan otonom semakin baik. Mudah-mudahan  nanti  ada lagi gedung baru yang dibangun,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Senin (27/02)Said Aqil mengatakan gedung baru ini juga diharapkan bisa mempertahankan kinerja NU dalam membantu pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, keberadaan organisasi sipil tetap diperlukan di era demokrasi seperti Indonesia saat ini."Pemerintah harus menggandeng civil society sebagai bagian dari pelaku pembangunan. NU  akan terus mendukung pemerintah, namun juga tak segan memberikan kritik jika pelaksanaan pemerintahan dinilai mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat," katanya.Salah satu kebijakan pemerintah yang saat ini menjadi sorotan NU adalah rencana renegosiasi kontrak karya pertambangan. NU sudah sejak lama mendorong pemerintah melaksanakan hal tersebut, dengan satu tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya yang tinggal di sekitar lokasi tambang.“Ada tiga aspek yang harus diperbarui. Luasan areal tambang harus ada batasan, lama penambangan juga dijadwal ulang, serta royalti ke negara harus adil. Jangan seperti sekarang," ujarnya. (Bsi)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper