BANDUNG: Kabar koran di Jawa Barat pagi ini di antaranya temuan adanya produk makanan dengan nomor register palsu. Selain itu, pengusaha kaus di Sentra Kaus Suci Bandung kesulitan menembus pasar ekspor serta akhir tahun sejumlah hotel di Bandung mulai tabur diskon. Berikut rangkumannya:Register Palsu: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Provinsi Jawa Barat mensinyalir adanya produk makanan dengan nomor register palsu atau tanpa nomor registrasi.”Masih banyak ditemui produk tanpa nomor register atau modus lain dengan menyertakan nomor register palsu.Kami berharap masyarakat tetap waspada,” ujar Kepala Dinas Indag Jabar Ferry Sofwan Arif di Bandung, kemarin. Dia berharap, masyarakat yang menemukan produk seperti itu segera melapor ke Indag, Badan POM,atau lembaga perlindungan konsumen.Pemerintah, lanjut dia, kesulitan mengawasi peredaran produk ilegal tersebut karena ada yang tidak mencantumkan alamat produsen pada kemasan produk. Dia menegaskan terus berupaya melakukan pencegahan peredaran produk tanpa izin tersebut.Misalnya dengan melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri besar,agarsegeramendaftarkan produknya sebelum diedarkan kepadamasyarakat.Upaya rutin lainnya yang dilakukan pemerintah yaitu pengawasan rutin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Meski begitu, Ferry berharap masyarakat tetap mewaspadai produk tanpa nomor registrasi. Masyarakat patut curiga apabila menemukan produk makanan atau minuman yang tidak mencantumkan nomor register yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Perdagangan. Fungsi nomor registrasi produk, yaitu menjamin apakah produk tersebut layak konsumsi atau tidak. Produsen yang mendaftarkan produknya harus melalui serangkaian uji produk.Apabila ditemukan produk tanpa register maka produk itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.Dia menambahkan, tidak tertutup kemungkinan makanan tersebut mengandung bahan berbahaya bagi tubuh. Menurut Ferry, produk tanpa nomor register sebenarnya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. ”Saya sering katakan kepada pelaku industri penganan, agar cepat-cepat mendaftarkan produknya. Manfaatkan akan jauh lebih besar,”jelas dia. Dia mengingatkan, jangan sampai,produk penganan yang telah beredar di masyarakat dicekal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena tidak memiliki izin usaha. (Seputar Indonesia Jabar)Ekspor Kaus: Pengusaha kaus di Sentra Kaus Suci Bandung kesulitan menembus pasar ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat.Hal tersebut dikarenakan belum adanya sertifikat dari International Organization for Standardization (ISO). Padahal,permintaan ekspor antara pengusaha dari kawasan tersebut cukup besar.Ketua Koperasi Sentra Kaus Suci Bandung Marnawi Munamah mengakui belum satu pun pengusaha atau perajin di Sentra Kaus Suci Bandung memiliki standar kualitas ISO. Jangankan Sentra Kaus Suci Bandung, sejumlahperusahaangarmen dan merek kaus ternama di Bandung belum memiliki ISO. Menurut dia,proses mendapatkan ISO cukup berbelit.”Kami susah sekali mendapatkan pengakuan ISO. Apalagi prosesnya cenderung berbelit,” kata Marnawi di Bandung, Senin (4/12). Akibat tidak adanya ISO, pengusaha di Sentra Kaus Suci pernah gagal mendapat order bernilai miliaran rupiah.Sebagai contoh, pengusaha Sentra Kaus Suci pernah akan melakukan kontrak ekspor ke Afrika Selatan dengan volume sekitar3 juta produk.Sayangnya,perjanjian dagang tersebut batal lantaran belum memiliki ISO. Dia berharap, pemerintah membantu pengusaha segera mendapat ISO agar dapat mengembangkan usahanya ke sejumlah kawasan di Amerika dan Eropa.Upaya yang bisa dilakukan pemerintah, lanjut Marnawi, yaitu memfasilitasi pengusaha mendapatkan ISO.Tidak justru, membuat proses pengajuan ISO semakin berbelit. ”Bagaimana UKM bisa maju, sementara mendapat ISO susah sekali. Semestinya, pemerintah memfasilitasi,” ujarnya. (Seputar Indonesia Jabar)Ketahanan Pangan Daerah: Persoalan ketahanan pangan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah tingkat daerah. Pemerintah pusat harus tetap mengambil porsi untuk menjamin ketersediaan pangan di setiap daerah.“Ada pengelolaan yang harus tetap dilakukan di tingkat pusat. Kalau sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, dikhawatirkan akan jadi bargaining bagi daerah itu,” kata Kepala Puslitbang Inovasi dan Kelembagaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran, Trisna Insan Noor, di sela Semiloka Perberasan Jawa Barat di Kantor Bappeda Jawa Barat, Selasa (6/12).Pernyataan tersebut dikemukakan menyusul pro-kontra seputar pembahasan Rencana Undang Undang (RUU) Pangan yang saat ini masih dibahas di tingkat pusat.Setidaknya ada dua hal yang mendapat reaksi, yaitu pelibatan swasta dalam penyimpanan dan distribusi pangan serta pemberian kewenangan pengelolaan pangan kepada pemerintah daerah.Trisna menilai, pemerintah pusat harus tetap memiliki porsi untuk mengatur ketahanan pangan. Pasalnya, setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan berbeda untuk persoalan pangan.Dia mencontohkan, Jawa Barat selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi beras nasional. Untuk kebutuhan sendiri, Jawa Barat sudah mengalami surplus. Sebaliknya, ada daerah lain yang defisit, membutuhkan beras, tapi produksi tidak memadai.Dengan gambaran seperti itu, tidak tertutup kemungkinan ada “kekacauan” dalam peta produksi dan distribusi pangan jika kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.Daerah yang unggul dalam produksi pangan strategis seperti beras akan memiliki posisi tawar tinggi dibandingkan daerah lain. Sementara daerah dengan produksi pangan rendah akan kesulitan memenuhi kebutuhan.Untuk itu Trisna menegaskan, pengaturan produksi dan distribusi pangan sebaiknya masih dalam kewenangan pemerintah pusat. Terlebih karena pangan merupakan komoditas strategis yang berimbas ke banyak persoalan. “Pangan jangan diperlakukan seperti komoditas lain, karena ini juga komoditas politis,” katanya.Khusus untuk beras, dia mengatakan, pemerintah juga harus memecahkan persoalan kerawanan pangan. Ironisnya, kerawanan pangan justru kerap terjadi di daerah sentra produksi.Kondisi itu terjadi karena mobilitas beras cenderung tinggi. Beras dari sentra produksi biasanya cepat beralih ke daerah lain, misalnya sentra perdagangan beras Cipinang. Ini berpotensi membuat daerah sentra kekurangan beras karena stok kosong.Di sisi lain, dia mengatakan, kerawanan pangan juga berkaitan dengan pola pertanian. Saat ini, sebagian besar petani juga berperan sebagai konsumen. Mereka menjual gabah hasil produksi untuk kemudian dibelikan beras dengan kualitas yang disesuaikan dengan daya beli.Mengenai perberasan, hal senada dikatakan Ketua Harian DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja. Dilihat dari angka statistik, sebenarnya Jawa Barat hampir selalu mengalami surplus.Tahun ini, diperkirakan surplus mencapai 2,2 juta ton. Angka tersebut diperoleh dari asumsi kebutuhan per kapita sekitar 105 kg per kapita per tahun. Dikalikan jumlah penduduk, total kebutuhan mencapai 4,7 juta ton beras, dengan total produksi 6,9 juta ton beras.Namun angka tersebut tidak menjamin penduduk Jawa Barat benar-benar “aman” untuk pemenuhan kebutuhan beras. Tidak semua beras hasil produksi dinikmati warga Jawa Barat. Salah satu persoalannya adalah kedaulatan petani. Sekitar 90 persen petani Jawa Barat adalah petani “gurem” atau buruh tani, dengan lahan di bawah 0,25 hektare dengan kesejahteraan terbilang rendah.(Pikiran Rakyat)Hotel Terbar Diskon: Sejumlah hotel berbintang di Bandung, mulai mempersiapkan agenda kegiatan untuk merayakan pergantian tahun. Di antaranya Novotel Bandung, Hotel Panghegar, Hotel yang ada di bawah Kagum Grup, dan Hotel yang ada di bawah Bird Management.Public Relation Manager Grand Royal Panghegar, Restina mengatakan, untuk menyambut malam tahun baru, pihaknya sudah mempersiapkan acara sejak malam Natal sampai malam pergantian tahun baru, yang diberi tema Urban Culture. Yaitu gala dinner di Pakuan Cafe, dengan menu spesial seharga Rp 250 ribu per orangnya."Kalau room, starting from Rp 1,450 juta per malamnya. Selain gala dinner, kami juga akan mengadakan entertaint, seperti fashion show dan juga menampilkan band lokal," katanya ketika ditemui Tribun di Hotel Panghegar, Selasa (6/12) siang.Dia menambahkan, room rate itu mulai berlaku sejak 30 Desember sampai 2 Januari. Sampai Selasa (6/12) siang, okupansi khusus untuk perayaan tahun baru sudah mencapai 20 persen dari sekitar 400 kamar yang disediakan."Pada saat Natal, kami juga akan memberikan hadiah spesial. Nanti ada Sinterklas, seperti tahun lalu. Gala dinner-nya bisa untuk tamu dari luar hotel, dan dilakukan di Pakuan Cafe yang muat untuk 200 orang. Kalau okupansi, kami harapannya sampai 100 persen pada perayaan tahun baru," katanya.Untuk merayakan pergantian tahun baru di tiga hotel yang ada di bawah Bird Management, yaitu The Majesty Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dan Galeri Ciumbuleuit Hotel, ada diskon khusus sebesar 30 persen kamar deluxe dari Rp 1,8 juta bagi tamu yang menginap minimal selama dua hari.Director of Public Relation and Communication Corpotate Bird Management, Ossie Himawan mengatakan, selain itu akan ada pengundian doorprize tiket PP Bandung Bandung-Singapura dan Bandung-Malaysia sebanyak enam tiket."Harga kamar sudah termasuk paket Gala Dinner dengan berbagai menu berbeda di tiga hotel. Mereka juga bisa menikmati akustik, dan live music. Para tamu yang menginap juga akan dibagikan terompet dan topi. Sampai saat ini okupansi sudah 50 persen dari sekitar 280 kamar. Biasanya kalau malam tahun baru, satu pekan sebelumnya okupansi sudah mencapai 100 persen," katanya.(Tribun Jabar)(faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
