Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK diminta teliti dalam menyusun dakwaan

 
M. Syahran W. Lubis
M. Syahran W. Lubis - Bisnis.com 29 November 2011  |  16:49 WIB

 

JAKARTA: Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar cermat dalam menyusun dakwaan terhadap Muhammad Nazaruddin yang jadi tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang. 
 
Menurut Pramono, komisi antikorupsi itu tidak bisa main-main dengan kasus tersebut mengingat opini publik sudah terbentuk. Dengan demikian dakwaan yang tidak cermat akan melukai hati masyarakat yang merindukan keadilan dalam kasus tersebut.
 
"Saya minta KPK tidak main-main lah dalam menangani kasus ini utamanya dalam menyusun dakwaan yang rencananya akan dibacakan besok. Kasus ini sudah mendapatkan perhatian publik dan harus diselesaikan dengan benar," ujar Pramono di Gedung Parlemen hari ini. 
 
Pernyataan itu disampaikan Pramono terkait adanya isu rekayasa kasus dimana hanya Nazaruddin akan dikorbankan dalam kasus itu dengan membatasi persoalan pada masalah gratifikasi, bukan tindak korupsi.
 
Menurut politisi PDIP yang akrab disapa Pram tersebut kasus Nazaruddin murni persoalan hukum dan diharapkan tidak ada tarik menarik kepentingan politik dalam menyelesaikannya. 
 
"Jangan kasus ini kemudian ditarik-tarik ke persoalan politik maupun persoalan internal KPK. Saya harapkan hukum dapat benar-benar ditegakkan walaupun saya tidak bisa yakin 100 persen bahwa tidak ada kepentingan dalam penangangan kasus ini," ujarnya kepada wartawan usai satu diskusi hari ini.
 
Anggota Komisi III, Nudirman Munir meminta KPK serius dalam mengungkapkan kasus ini dan meminta Nazaruddin untuk membuka seluruh permasalahan yang ada. 
 
Tindakan menutup-nutupi keterlibatan petinggi partai politik maupun pimpinan KPK dengan hanya membidik Nazaruddin dalam perkara gratifikasi, tentunya akan menyakitkan hati rakyat.
 
"Jangan sampai ada rekayasa dakwaan terhadap Nazaruddin hanya pada persoalan gratifikasi. Kalau ini benar maka benar pula dugaan rakyat bahwa KPK sudah tersandera dan KPK hanyalah lembaga spesialisasi lokalisasi kasus," katanya. (sut)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top